Muzakir Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2020 id Indonesia

Null

Dengan beralihnya konsep pembangunan daerah dari sistem tersentralisasi di pusat menjadi pelimpahan wewenang kepada daerah melalui mekanisme desentralisasi, persoalan kemandirian daerah melalui sistem pemekaran juga menjadi issue sentral termasuk di dalamnya pemekaran desa. Konsep pemekaran wilayab sendiri dipabami sebagai suatu proses pembagian sistem administrasi wilayab menjadi lebih dari satu wilayah. Tujuannya yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan peJayanan dan percepatan pembangunan. Pemekaran wilayab juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerab sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah. Namun pemekaran wilayah tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan masalah yang baru, salah-satunya adanya timbulnya penguasa-penguasa kecil akibat pemekaran tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemekaran wilayah khususnya di Gampong Mata Ie Kecamat an Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melabirkan Gampong Babah Lhung sebagai gampong definitif. Kemudian untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor pemekaran wilayah tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan peodekatan diskriptif kualitatif dalam pemekaran wilayab Gampong Mata le Kecamatan B1angpidie Kabupaten Aceh Barat Daya . Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang masing-masing terdiri dari: 7 (tujuh) orang tokoh informal, 4 (empat) orang dari masyarakat umum, 2 (dua) orang tokoh formal (kepala desa defenitif clan kepala desa induk) dan 2 (dua) orang dari panitia pelaksana pemekaran wilayab Gampong Babah Lhung. Teknik dalam pengumpulan data dalarn penelitian ini adalab observasi,indepth interview/ wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil analisis dalam penelitian ini menjelaskan, bahwa pemekaran Gampong Mata le menjadi Gampong Babah Lhung lebih cenderung dilakukan melalui proses permainan politik para penguasa saja. Demikian juga dengan aspek sarana dan prasarana pemerintahan clan pembelajaran tata kelola pemerintahan dan sebagainya yang tampaknya masih sangat lemah. Hal tersebut mengindikasikan babwa proses persetujuan pemekaran daerah acap kali dilakukan dengan menggunakan "lobi-lobi". Sebagai contoh, dalam mempertimbangkan pemekaran, konsu1tan lebih banyak mendasarkan alasan administratif ketimbang faktor lainnya. Dengan besamya kemungkinan pemekaran hanya dilakukan melalui "lobi-melobi", sesuai dengan pembahasan hasil penelitian Gampong Babah Lhung juga mengandalkan hal tersebut. Berrmodalkan sumber daya alam yang ada dan dengan melakukan jalur politik sekarang Gampong Babah Lbung dapat terbentuk. Dengan adanya panclangan yang demikian politik dan ekooomi dapat menjadi faktor yang sangat berhubungan satu sama lainnya. Dimana penguasa daerah hanya ingin menguasai asset-asset dan hasil alam yang dimiliki Gampong Babah Lhung pada saat ini. Selain itu aspek luas wiJayab clan jumlah penduduk sudah memenuhi syarat pemekaran. Kata Kunci: Pemekaran Wilayah 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 82098 2020-10-21 09:33:05 2020-10-21 09:34:00 machine generated