Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN BOM UNTUK MENANGKAP IKAN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii,65),pp.,bibl.,tabl.,app.
Tarmizi, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rpl.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan (gap) dalam penerapan sanksi pidana terhadap nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar.
Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan untuk menjelaskan upaya penerapan hukum terhadap nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan, dan untuk menjelaskan hambatan yang ditemukan dalam menangani penggunaan bom oleh nelayan untuk menangkap ikan.
Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya penerapan hukum terhadap nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan dapat dilakukan dengan menerapkan upaya penerapan hukum seperti upaya penerapan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya penerapan hukum represif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan yang ditemukan dalam menangani penggunaan bom untuk menangkap ikan dapat ditinjau dari segi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, sarana, prasarana, dan alokasi anggaran.
Disarankan adanyapenindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menangani pelanggaran penggunaan bom oleh nelayan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta meningkatkan dan mengoptimalkan alokasi anggaran, dan juga melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif dalam menyelenggarakan upaya penerapan hukum. berlaku prinsip Ne bis in idem yang menyebutkan bahwa dalam hukum acara pidana tidak ada putusan dua kali terhadap perkara yang sama, artinya jika perkara telah diselesaikan secara adat, maka tidak ada kemungkinan penyelesaian perkara menggunakan hukum acara konvensional di peradilan umum.

Tidak Tersedia Deskripsi