Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Pelaksanaan KEK Arun sedikit terhambat dikarenakan adanya penolakan oleh Pemerintah Aceh terkait dikeluarkannya PP Nomor 5 Tahun 2017. Di peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa saham Pemerintah Aceh hanya 25%, sementara pihak konsorsium seperti PT Pertamina, PT PIM, dan PT Pelindo memiliki sisa sahamnya. Hipotesis awal menyebutkan bahwa adanya ketengangan terkait saham Pemerintah Aceh di KEK Arun agar segera di revisi karena merugikan Pemerintah Aceh dan masyarakat dengan saham Aceh yang hanya 25%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sebab akibat awal terjadinya konflik pengelolaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap dua belas informan. Menentukan informan berdasarkan kriteria penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik pengelolaan yang terjadi dikarenakan banyak faktor seperti sejarah, ekonomi dan sosial. Dan setelah Pemerintah mengajukan revisi terhadap PP yang dikeluarkan, saham Aceh di KEK Arun berubah menjadi 46%, naik 21% dari saham sebelumnya dan telah disetuui oleh Presiden Jokowi. Kesimpulan dari skripsi ini dapat dijelaskan bahwasanya pelaksanaan KEK dipersiapkan untuk menggantikan dana otsus Aceh yang akan segera habis. Aceh akan sangat tinggi angka pertumbuhan ekonominya apabila KEK bisa dikelola Pemerintah Aceh sendiri dan dikelola dengan benar, sebaliknya apabila KEK dikelola oleh Pemerintah Pusat ekonomi Aceh hanya akan jalan ditempat.
Kata Kunci : Konsorsium, Revisi, Dana Otsus














ABSTRACT

The implementation of KEK ARUN is slightly obstructed due to the Aceh government rejection related to the issuance of PP No 5 of 2017. In those government regulation is mentioned if Aceh government stock is only as 25%, while consortium party such as PT Pertamina, PT PIM and PT Pelindo own the remaining stock. The initial hypothesis mentions if there is any tension towards Aceh government stock in KEK Arun in order to be revised immediately because it is detrimental to Aceh government and community with only 25 % of Aceh stock. This study aims to find out and analyze the prior cause-effect of management conflict between Central and Aceh Government. This study is qualitative research by using descriptive approach. The data collection is done by semi- structured interview towards twelve informants. Defining informant based on research criteria. This result of study shows if the management conflict happens because of there are many factors such as history, economy and social. And after the government proposes revision regards the issued PP, Aceh stock in KEK Arun turn into 46%, up 21% from previous stock and has been approved by President Jokowi. The conclusion from this study could be explained if the implementation of KEK is prepared to change the otsus (Aceh Special Autonomy Fund) which would be run out immediately. The number of Aceh economy growth would be significantly increase if KEK could be managed by Aceh government itself and managed appropriately. On contrary, if KEK is managed by Central Government, the Aceh economy would be merely stuck.
Keyword: Consortium, Revision, The otsus (Aceh Special Autonomy Fund)

Tidak Tersedia Deskripsi