Electronic Theses and Dissertation

Partai politik sebagai sebuah organisasi tentu akan ada dalam keadaan menghadapi konflik internal, seperti konflik pandangan, ide atau pemahaman yang berbeda, berbeda kepentingan dan sebagainya. Sehingga terjadi perpecahan dalam partai politik tersebut, permasalahan seperti ini dapat menimbulkan terjadinya kepengurusan ganda karena kader partai politik itu berbeda pandangan. Hal ini juga bisa terjadi karena kurangnya solidaritas antara kader partai tersebut. Konflik seperti ini seharusnya bisa diselesaikan melaui mekanisme yang telah diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) partai politik itu sendiri. Derajat pelembagaan internal PNA menarik untuk diteliti karena partai tersebut mengalami permasalahan internal yang mencuat ke publik terkait pergantian ketua umum partai. PNA ini juga mengalami perpecahan/faksionalisme menjadi dua kubu yaitu kubu Irwandi dan kubu Tiyong. Perpecahan ini kemudian menimbulkan konflik antara dua kubu tersebut karena kubu Irwandi mengganggap KLB yang diselenggarakan di Bireun tidak sah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana derajat pelembagaan internal Partai Nanggroe Aceh dan mengetahui systemness (aturan-aturan dan pelaksanaan fungsi-fungsi internal kepartaian) internal Partai Nanggroe Aceh dalam pergantian ketua umum yang menimbulkan faksionalisme. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi derajat pelembagaan internal Partai Nanggroe Aceh yaitu: 1) dualisme kepemimpinan Partai Nanggroe Aceh, 2) pro-kontra pergantia ketua harian dan sekjen Partai Nanggroe Aceh, 3) pro-kontra pergantian Irwandi Yusuf sebagai ketua umum Partai Nanggroe Aceh, 4) gugatan dari ketua umum Irwandi terhadap Tiyong terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Systemness internal Partai Nanggroe Aceh dalam Pergantian ketua Umum meliputi empat hal yaitu : 1) Pemberhentian Ketua Harian dan Sekjen Partai Nanggroe Aceh tidak berdasarkan aturan yang disepakati dalam AD/ART, 2) Pergantian ketua umum Partai Nanggroe Aceh pada Kongres Luar Biasa (KLB) oleh kubu Tiyong, 3) Mekanisme Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh dalam penyelesaian konflik internal partai, dan 4) Tidak adanya musyawarah dalam menyelesaikan dualisme kepemipinan Partai Nanggroe Aceh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah derajat pelembagaan Partai Nanggroe Aceh masih rendah, hal ini disebabkan partai PNA belum mampu mengatur partainya dengan baik. Partai PNA masih belum mampu melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam AD/ART yang telah disepakati bersama. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya musyawarah/mufakat di dalam partai untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi.

Tidak Tersedia Deskripsi