Electronic Theses and Dissertation

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
KEPERDATAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
ORANG TUA
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dan Mahkamah
Syar’iyah Jantho)

Resty Amelia
Azhari
**

Ilyas
***


*
ABSTRAK
Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim dari tuntutan
salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.
Akibat perceraian orang tua menimbulkan problema yang cukup besar bagi anak
terutama anak yang masih dibawah umur, sebab anak-anak pada usia tersebut masih
sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Setelah perceraian orang
tua maka hak-hak anak tetap harus terpenuhi seperti hak mendapatkan pendidikan yang
layak, hak untuk mendapatkan kasih sayang serta hak untuk mendapatkan asuhan.
Dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum
mumayyiz (berumur 12 tahun) biasanya pengasuhannya akan diserahkan pada ibu.
Dalam kenyataannya walaupun sudah di putuskan hak asuh anak tersebut jatuh kepada
ibu dan ibunya layak mengasuh tetapi anak tersebut diambil secara paksa dan diasuh
dengan tanpa hak oleh bapaknya sehingga menimbulkan ketidak adilan bagi ibu dan
anaknya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum
atas hak keperdataan anak setelah perceraian orang tua dilingkup Mahkamah Syar’iyah
Meulaboh dan Jantho, untuk menjelaskan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan
putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dan Jantho dalam kaitannya dengan hak
pengasuhan anak serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan ibu atas atas tindakan
bekas suami yang mengasuh anak secara paksa dalam kaitannya dengan perlindungan
hukum terhadap hak keperdataan anak.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris
yang merupakan suatu metode penelitian hukum dan berfungsi untuk melihat hukum
dalam artian konkret serta mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam lingkup
kehidupan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden
secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari
sebagai sesuatu yang utuh.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak perdata anak walaupun telah diatur
oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana
mestinya. Masih ada hak mengasuh anak yang belum mumayyiz dan pengasuhannya
berada pada ibu tetapi diambil secara paksa dandan tanpa hak oleh bapaknya. Hak
keperdataan anak wajib dipenuhi oleh ibu dan bapaknya walau mereka telah bercerai.
Mereka harus bisa memprioritaskan anak di atas segala hal karena menyangkut
psikologisnya dan demi kebaikan dirinya di masa yang akan datang. Setelah terjadinya
perceraian harusnya perebutan hak asuh anak tidak perlu terjadi karena pengasuhan
anak setelah perceraian sudah diatur secara hukum. Tetapi pada kenyataanya masih
banyak terjadi persengketaan perebutan hak asuh anak. Dalam penelitian ini anak
diambil secara paksa oleh bapaknya dan ibu berusaha untuk mendapatkan kembali anak
yang telah ditetapkan pengasuhannya kepada ibu. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka dalam pelaksanaanya terdapat kendala seperti egoisme dan tidak adanya itikad
baik dari mantan suami. Hambatan juga terjadi karena tidak adanya peraturan yang
jelas mengenai eksekusi terhadap putusan pengadilan tentang pengasuhan anak setelah
perceraian yang harusnya anak tersebut jatuh kepada ibu tapi diambil secara paksa oleh
bapaknya. Upaya yang dilakukan oleh ibu adalah dengan melakukan upaya hukum dan
meminta pendampingan kepada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan
dan anak (UPTD PPA) untuk didampingi dalam proses pengabilan kembali anak
tersebut.
Disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak
sebagai generasi penerus yang membanggakan.Disarankan kepada Pemerintah Aceh
supaya membentuk suatu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi bagi
anak yang diambil secara paksa oleh orang yang tidak hak. Disarankan juga kepada
Mahkamah Syar’iyah unutk memberi solusi terhadap anak yang diambil secara paksa
dan dengan tanpa hak oleh yang bukan pemegang hak asuhnya. Diharapkan adanya
aturan yang jelas dari pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap
putusan pengadilan tentang pengasuhan anak setelah perceraian dan yang anak tersebut
diambil secara paksa dikarenakan aturannya masih sangat tidak jelas. Disarankan
kepada orang tua yang hendak bercerai agar memperhatikan hak anak. Ibu dan bapak
selaku orang tua dari anak tersebut harusnya tetap kompak dalam mengurus anak
walaupun telah berpisah sehingga psikologis anak tidak terganggu dan mereka wajib
mengasuh serta mengasihi anak tersebut hingga dia mampu hidup mandiri.
Kata Kunci: Perlindungan, Hak Keperdataan, Anak

*
Mahasiswa
**
Ketua Komisi Pembimbing
***
Anggota Komisi Pembimbing


IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN'S RIGHTS
IN DIVORCE
(A Study in Meulaboh and Jantho Syar'iyah Courts)

Resty Amelia
Azhari
2**

Ilyas
3***


1*
ABSTRACT
Divorce is the termination of marriage through the Court decision under the
request of one of the spouses on the grounds of stated in the regulation. Parent divorce
is a serious predicament for underage children, as children at that age require their
parents' love and affection. Even after a divorce, a parent must ensure that their
children's rights are satisfied, such as the rights for education, affection, and custody.
In the provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law, the custody for
children under twelve years old (mumayyiz), generally falls into the mother. However,
in practice, although the Court has granted custody to the mother, sometimes the father
(ex-husband) forcefully takes the children (violating the Court order) which is unfair
for both mother and children.
This research aims to (1) understand the application of legal protection on
Children's rights after their parents' divorce in Meulaboh and Jantho Syar'iyah Court;
(2) understand the obstacles in implementing the Decision of Meulaboh and Jantho
Syar'iyah Courts, in term of children custody; (3) understand the legal effort that may
be used by the mother on her ex-husband violation to the custody agreement, which is
related to legal protection on children's rights.
This paper uses a juridical empirical method which is legal research and aims
to perceive law as a concrete fact and studies how the law works in real life. The
research applies a qualitative approach. A qualitative approach is a method of analysis
that results in descriptive analysis data, which means that the respondent provides the
data, whether in writing, verbal, or behaviour. The data then will be studied as a unit.
The result shows that children's rights must be satisfied by their divorced
parents. The parent must prioritise their children's psychology and future. After
divorce, custody battle is unnecessary, as the law has regulated issues on child custody.
However, in reality, the custody battle often occurs. In this case, children are forcibly
taken by their fathers, whereas the mother (the lawful party) tries to bring them back.
The ex-husband’s egoism and absence of goodwill become the main reason for such
issues. The mother may file a lawsuit or request for an ad litem (guardian) to the
Regional Technical Unit on Protection of Women and Children (UPTD PPA) to
support the retrieval (of children) process.
As the legacy of the future, the Aceh Government should give their attention to
the fulfilment of Children's rights. In addition, Syar'iyah Court should provide a
solution for the ex-spouse violation of custody (agreement). It is hoped that there is a
definite regulation from the responsible party—the party that is authorized to execute
the decision for ex-spouse's violation—because the existing law is still uncertain. For
parents that wish to divorce, must be thoughtful to the child rights. As a mother and
father for their child, a parent must work together in taking care of their children.
Therefore, though they are divorced, their children's psychology remains undisturbed.
The parent is obligated to raise their children until the children can live independently.
Key Words: Protection, Civil Right, Children

1*
The Master’s Student
2**
The Head of Supervisory Committee
3***
The Member of Supervisory Committee

Tidak Tersedia Deskripsi