Latifa Ananda Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2020 id Indonesia

Null

Perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban terutama perempuan. Korban perlu diberikan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punsish Trafficking in Person Especially Women and Childern, supplemeting the United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime. Perdagangan terhadap perempuan juga menimbulkan korban tiap tahunnya di Aceh. Namun masih banyak korban yang tidak mendapatkan bentuk perlindungan ganti rugi atas apa yang dideritanya, dan masih banyak juga korban setelah dipulangkan menjadi pengangguran sehingga memungkinkan perdagangan orang dapat terjadi kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan yang diatur di dalam aturan internasional yaitu Protocol to Prevent, Suppress and Punsish Trafficking in Person Especially Women and Childern, supplemeting the United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime, Asean Convention Againts Trafficking In Persons, Especially Woman and Childern, dan Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking juga bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah Aceh dan untuk mengkaji upaya yang telah pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan perempuan di Aceh. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peaturan internasional, undang undang, buku serta dokumen resmi.. Sedangkan Penelitian lapangan memperoleh data secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung dengan informan dan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan diatur dalam berbagai kebijakan internasional belum maksimal dikarenakan tidak adanya ketegasan dan kepastian dalam memberikan jaminan ganti rugi bagi korban. Serta Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Aceh terhadap korban perdagangan perempuan berdasarkan hukum internasional sudah diaplikasikan dengan baik namun pemberian pelatihan serta kesempatan kerja juga terbatas sehingga bentuk perlindungan ini belum maksmial. Upaya yang dilakukan dalam mencegah perdagangan perempuan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun dirasa belum efektif karena sosialisasi tidak menyeluruh dan dilakukan di beberapa desa saja. Disarankan perlunya dikeluarkan suatu aturan khusus tentang mekanisme pemberian kompensasi bagi korban perdagangan orang terutama perempuan dan diaktifkann Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai sarana korban untuk menuntut kepada pelaku perdagangan manusia, ganti rugi atau rehabilitasi atas kerugian yang telah dialaminya. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 78858 2020-09-24 16:04:42 2020-09-28 09:34:06 machine generated