Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

CITRA KASIH,
2020
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH
NOMOR 328/PDT.G/2017/MS-BNA TENTANG
IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
ALTERNATIF
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 69)
pp, bibl, app.

(Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.)
Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna,
Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, tetapi Pemohon
tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (2) UndangUndang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi
Hukum Islam.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan Hakim
dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/MSBna

sudah sesuaikah dengan peraturan yang berlaku dan untuk menjelaskan
putusan Hakim dalam putusan tersebut sudah sesuaikah dengan tujuan hukum
yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang
berperkara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan
hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan
perundang-undangan.
Hasil penelitian untuk putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
328/Pdt.G/2017/MS-Bna adalah putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna belum
sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dalam memutuskan perkara ini
hakim tidak memperhatikan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal
4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal
57 Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna belum
sesuai dengan tujuan hukum karena putusan ini tidak adil bagi Termohon. Putusan
ini tidak adil bagi Termohon karena Termohon masih dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan dan selama perkawinan antara Pemohon dan
Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
Disarankan bagi hakim dalam memberikan putusan hendaknya
memperhatikan fakta-fakta di persidangan dengan baik dan peraturan perundangundangan

yang berlaku, sehingga akan melahirkan suatu putusan yang memiliki
nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Tidak Tersedia Deskripsi