Electronic Theses and Dissertation

PERLINDUNGAN ASET AHLI WARIS YANG DIDUGA MERUPAKAN
HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Yuris Andika
Mohd. Din
Mujibussalim
**
*
***
ABSTRAK
Pada tahun 2014, telah meninggal dunia Mawardy Nurdin yang mana
berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang terdapat dalam
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2015/PNBNA
atas
nama
Terpidana
Elfina S.E. binti Djakfar, telah mengalir sejumlah uang
senilai 1.2 Miliar Rupiah dari total 2.3 Miliar Rupiah kerugian negara akibat
perbuatan korupsi oleh Terpidana Elfina. Putusan Pengadilan tersebut justru
mengabulkan untuk dilakukan penyitaan terhadap aset ahli waris alm. Mawardy
oleh JPU sebagai uang pengganti dalam hal pengembalian kerugian negara yang
bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur bahwa terhadap
tersangka yang telah meninggal dunia, apabila secara nyata telah ada kerugian
negara maka dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyitaan dan
perampasan aset ahli waris yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana
korupsi dan juga mengkaji upaya hukum terhadap harta ahli waris yang dirampas
pasca putusan pengadilan tindak pidana korupsi nomor: 57/Pid.SusTPK/2015/PN-BNA
atas
nama
Terpidana
Elfina
S.E.
binti
Djakfar.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
Hasil penelitian yuridis normatif ini menunjukkan Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN-BNA belum
memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dari Almarhum Mawardy
sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik dan juga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum serta dapat mencoreng rasa keadilan karena tidak
mempertimbangkan Pasal 19 Ayat
ditempuh oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat
Disarankan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk lebih berhatihati
dalam
memberikan
putusan
tindak
pidana
korupsi
yang
ada
kaitannya
dengan
pihak

ketiga dalam hal ini ahli waris. Bagi Mahkamah Agung perlu mengatur
secara tegas dan terang terkait dengan teknis hukum acara upaya hukum keberatan
oleh Ahli Waris sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik. Keberadaan Perma
Nomor 1 Tahun 2013 pada praktiknya belum memberikan kepastian atau
ketegasan terutama mengenai tindak pidana lain dalam hal mekanisme
penyelesaian permohonan penanganan harta kekayayaan oleh aparat penegak
hukum dan pencari keadilan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Penyitaan Aset, Tindak
Pidana Korupsi

PROTECTION TOWARDS INHERITANCE ASSETS THAT ARE ALLEGED
AS PROPERTIES OBTAINED FROM CORUPTION

Yuris Andika
Mohd. Din
Mujibussalim
[*]
[**]
[***]
ABSTRACT
In 2014, Mawardy Nurdin died which is based on the court fact in the trial
as found in the decision of the Corruption Court Number: 57/Pid.SusTPK/2015/PN-BNA
on the
case
convicted
Elfina
S.E.
binti
Djakfar
has been
transferred
a sum
of
money
with
the
total
1.2 billion
rupiah
from
the
the
total
of
2.3
billion
rupiah
of
the
state loss due to corruption by convicted Elfina. Such
decision of the Judges approved the Prosecution Office accusation to confiscate
the asset of the late Mawardy as one of the properties to replace the state loss
which is against Article 33 of the Act Number 31, 1999 on Corruption
Suppression regulating that towards the alleged person who has died, if it is no
doubt has caused the loss to state, the law suit is done towards the heirs.
This research aims to explore the mechanism of confiscation of the inheritance
property from heirs alleged these are obtained from corruption and it explore law
enforcements towards heirs’ properties confiscated after the conviction of the
Corruption Court Number: 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN-BNA of the convicted Elfina
S.E. binti Djakfar.
This research applies normative juridical method by using statute and conceptual
approaches. The sources used in this research are secondary data obtained
from primary, secondary and tertiary legal sources, which are then analyzed
qualitatively.
This research shows that the Corruption Court Decision Number: 57/Pid.SusTPK/2015/PN-BNA
has not
provided
legal
protection
towards
heirs
from
the
Late
Mawardy
as the
third
parties
who
are
in
good faith
and it
might
cause
law
uncertainty
and might
be
unjust
as not
considering
Article
19 (
It is recommended that the Court trying corruption cases should be more
cautious in making the decision of the corruption cases in relation to involving the
third parties in this case are the heirs. For the Supreme Court, it needs to regulate
firmly and clearly relating to the procedures of law efforts on the decision
objection as the third parties who have good faith. The existence of the Supreme
Court Regulation Number 1, 2013 in practice has not provided law certainty and
justice especially regarding other crimes in the mechanism of settling the
application of dealing with the properties by law enforcers and justice seekers.
Key words: Law Protection, Heirs, Assets ‘Confiscation, Corruption
[1]
[2]
[3]
Postgraduate Student of Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala
Head of Supervision Commission
Member of the Commission

Tidak Tersedia Deskripsi