Ihsan Fajri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2020 id Indonesia

Null

Komisi Independen Pemilihan (KIP) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Aceh, proses penyelenggaraan pemilihan umum dapat menguatkan demokrasi atau bahkan melemahkan demokrasi di tingkat nasional maupun lokaJ. Dalam penyelenggaraannya KIP Aceh Tengah tidak terlepas dari beberapa hambatan saat pemilu berlangsung, KIP tidak bekerja secara efektif dalam melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraannya. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki menjadi penyebab utama terhambatnya teknis penyelenggaraan pemilu legislatif di Kabupaten Aceh Tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan Komisi Independen Pemilihan (KIP) pada penyelenggaraan Legislatif 2009 di Kabupaten Aceh Tengah, dan untuk mengetahui upaya Komisi lndependen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah dalam mensukseskan pemilu legislatif 2009.Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penilitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka dan lapangan. Kajian pustaka dilakukan untuk menghasilkan data sekunder sedangkan kajian lapangan untuk menghasilkan data primer. Lokasi penelitiannya di Kantor Komisi lndependen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjulckan bahwa hambatan dan upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) memiliki 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Tahap persiapan KIP mengalami hambatan yakni dalam tata cara, waktu dan anggaran yang tidak tersedia, sedangkan dalam tahap pelaksanaan KIP mengaJami hambatan yakni dalam penyusunan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan sosialisasi yang tidak optimal dalam meyelenggarakan pemilu legislatif. Adapun upaya yang dilakukan KIP dalam tahap persiapan adalah melaksanakan koordinasi bersama PEMDA setempat dan para camat se-Kabupaten Aceh Tengah untuk membantu tahapan-tahapan teknis penyelengaaraannya, dan upaya dalam tahap pelaksanaan adalah KIP memberikan kesempatan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan perbaikan ulang dalam menyusun Daftar Pemilihan Tetap agar pelaksanaan pemilu berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat bersedia untuk menggunakan hak pilihnya. Disarankan kepada Komisi Independen Pemilihan untuk dapat membenahi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta meogoptimalkan segala tahapan-tahapan teknis penyelenggaraannya agar proses pemilu kedepan tidak mengalami hambatan. Dao disarankan kepada pemerintah daerah untuk membantu dan memberikan anggaran jika Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki anggaran serta lebih ditingkatkan lagi koordinasi PEMDA dengan KIP. Kata kunci, Hambatan, Pemilihan Legislatif, Komisi Independen Pemilihan (KIP). 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 78510 2020-09-23 14:35:26 2020-09-23 14:36:09 machine generated