Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

JIHAAN NABILA ZULA,

2020

Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak
Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan Di
Kabupaten Gayo Lues Antara PPK BPJN.I
Provinsi Aceh Dengan PT. Keumala Perdana
Berdasarkan
Kontrak
Nomor:
HK.02.03/CTR-Bb1.PJN.1/27/APBN/2018
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 65).,pp.,bibl.,tabl.,app..
Dr. DARMAWAN, S.H., M.HUM.
Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dikatakan bahwa penggantian biaya,
kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan
apabila debitur telah dikatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan atau
jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau
dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Kemudian,
berdasarkan Pasal 6 kontrak kerja konstruksi antara PPK dengan PT. Keumala
Perdana mengenai masa kontrak, pekerjaan diharapkan dapat selesai yaitu selama
146 hari. Namun, dalam kenyataannya PT. Keumala Perdana tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.
Sehingga, dalam hal ini PT. Keumala Perdana sebagai penyedia jasa dianggap
telah melakukan wanprestasi.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan,
kemudian menjelaskan bentuk wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa
para pihak. Metode penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,
yaitu dengan membandingkan ketentuan perundang-undangan dengan peristiwa
hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dengan menggunakan teknik wawancara
untuk mendapatkan data sebagai hasil dalam permasalahan yang akan diteliti.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab wanprestasi yaitu
adanya faktor internal dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan yang
menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut menitikberatkan
pada manajemen pelaksanaan pihak penyedia jasa yang tidak terstruktur,
kemudian bentuk wanprestasi yang dilakukan yaitu keterlambatan dalam
penyelesaian pekerjaan konstruksi selanjutnya penyelesaian yang ditempuh oleh
para pihak yaitu berupa pemutusan kontrak, pemutusan kontrak dilakukan oleh
PPK setelah adanya rapat pembuktian keterlambatan selama tiga kali, yang mana
penyedia jasa dianggap tidak mempunyai itikad untuk menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak kerja konstruksi.
Disarankan kepada pengguna jasa untuk melakukan evaluasi pekerjaan
setiap harinya dan mencari solusi untuk permasalahan dilapangan, saran kepada
penyedia jasa lebih merasa memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian
pekerjaan agar menghindari terjadinya wanprestasi dan disarankan apabila
penyelesaian sengketa tidak bisa diselesaikan dengan non-litigasi, penyelesaian
sengketa agar diselesaikan secara litigasi agar dana pemerintah tidak dianggap siasia.

Tidak Tersedia Deskripsi