PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH) MUHAMMAD ZAKI MUBARAK Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2020 id Indonesia

Null

ABSTRAK Perjalanan panjang Provinsi Aceh di jadikan sebagai Daerah Otonomi Khusus dan memiliki hak mengurusi pemerintahan secara mandiri melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Aceh. Namun dengan segala kelebihan yang di berikan oleh Pemerintah tersebut tidak membuat Aceh menjadi lebih maju dan sejahtera. Melihat permasalahan ini, para elit politik yang menjabat sebagai anggota legislatif asal Aceh berinisiatif membentuk lembaga yang diberi nama Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, lembaga ini menghimpun seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Tujuan dibentuknya lembaga ini untuk menjadi jembatan Pemerintah Aceh supaya dapat mengakselerasikan kepentingan Provinsi Aceh kepada Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Forbes DPR/DPD RI terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Elit dan Institusi/Lembaga Intermediary. Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan status Forbes DPR/DPD RI tidak memiliki aturan legal secara hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai lembaga intemediary, sehingga membuat kepengurusannya tidak dapat berjalan dengan baik untuk membantu Pemerintah Aceh mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kata Kunci: Forbes DPR/DPD RI, Lembaga Intermediary, Elit Politik 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 78303 2020-09-23 00:03:04 2020-09-23 14:16:27 machine generated