ANALISIS PERAN DAN FUNGSI FORUM BERSAMA (FORBES) DPR/DPD RI TERHADAP OPTIMALISASI KINERJA BPMA DAN UPAYA MEMPERMANENKAN DANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH (STUDI KASUS: PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI FORUM BERSAMA (FORBES) DPR/DPD RI TERHADAP OPTIMALISASI KINERJA BPMA DAN UPAYA MEMPERMANENKAN DANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH (STUDI KASUS: PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH)


Pengarang

MUHAMMAD ZAKI MUBARAK - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1610103010050

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2020

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Perjalanan panjang Provinsi Aceh di jadikan sebagai Daerah Otonomi Khusus dan memiliki hak mengurusi pemerintahan secara mandiri melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Aceh. Namun dengan segala kelebihan yang di berikan oleh Pemerintah tersebut tidak membuat Aceh menjadi lebih maju dan sejahtera. Melihat permasalahan ini, para elit politik yang menjabat sebagai anggota legislatif asal Aceh berinisiatif membentuk lembaga yang diberi nama Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, lembaga ini menghimpun seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Tujuan dibentuknya lembaga ini untuk menjadi jembatan Pemerintah Aceh supaya dapat mengakselerasikan kepentingan Provinsi Aceh kepada Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Forbes DPR/DPD RI terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Elit dan Institusi/Lembaga Intermediary. Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan status Forbes DPR/DPD RI tidak memiliki aturan legal secara hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai lembaga intemediary, sehingga membuat kepengurusannya tidak dapat berjalan dengan baik untuk membantu Pemerintah Aceh mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Forbes DPR/DPD RI, Lembaga Intermediary, Elit Politik

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK