<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="77958">
 <titleInfo>
  <title>PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH ACED DALAM MENANGGULANGI PENEBANGANLIAR(SUATU PENELITIAN DI KAWASAN HUTAN KECAMATAN KEUMALA-KABUPATEN PIDIE)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Cut Nazira Natasya</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Universitas Syiah Kuala</publisher>
   <dateIssued>2020</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Null</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Hutan mempunyai  manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat  diantaranya sebagai paru-paru dunia. Namun   kasus-kasus   penebangan liar  juga terus terjadi di  Aceh   khususnya  di  Kecamatan Keumala  Kabupaten   Pidie.  Hampir   seluruh  hutan  di  Wilayah  Aceh  setiap  hari terjadi   penebangan   liar.  Walaupun   ada Peraturan  Menteri   Kehutanan  dan Peraturan   Pemenntah  Aceh,  akan  tetapi   seolah-olah  peraturan  tersebut   hanya tertulis  pada  selembar  kertas  saja. Buktinya, para pelaku  penebang hutan  tersebut tidak  merasa  takut  dengan  peraturan tersebut.  Tentunya,   ini merupakan   sebuah persoalan  yang  harus  menjadi pusat  perhatian kita  semuaarena dampak  negatif dari basil  penebangan  liar  akan  dirasa  langsung   oleh  seluruh  masyarakat Aceh seperti terjadinya  banjir bandang, konflik margasatwa dan lain sebagainya.&#13;
&#13;
Penelitian  ini bertujuan  untuk menjelaskan  tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Aceh dalam  Menanggulangi Penebangan Liar di Kecamatan Keumala Kabupaten  Pidie,  Ketegasan  hukuman  bagi pelaku  penebangan liar di Kecamatan Keumala  Kabupaten Pidie, dan persepsi  masyarakat Kecamatan Keumala  terhadap Kebijakan   Pemerintah   Aceh   dan   terhadap   ketegasan   hukum   yang   ditetapkan Pemerintah Aceh  dalam  menanggulangi penebangan liar di Kecamatan   Keumala Kabupaten  Pidie. Metode    penelitian     ini   bersifat     kualitatif   deskriptif   dengan    teknik pengumpulan    melalui     kajian     perpustakaan    dan   studi     lapangan.  Kajian Perpustakaan  untuk  mendapatkan  data  sekunder   dengan   cara  mempelajari  dan mengkaji buku-buku,  peraturan  perundang-undangan dan basil  dokumen  Jainnya. Sedangkan     studi    lapangan     untuk  mendapatkan   data   primer   dengan    cara melakukan  wawancara langsung  denga_n responden  dan  informan  yang  dianggap mengetahui   tentang   Pelaksanaan  Kebijakan  Pererintah  Aceh  dalam menanggulangi   penebangan    liar    di    Kawasan   hutan    Kecamatan    Keumala Kabupaten Pidie.&#13;
&#13;
Hasil      penelitian       menunjukkan      bahwa      Pelaksanaan      Kebijakan Pemerintahan   Aceh    dalam    menanggulangi   penebangan   liar   di   Kecamatan Keurnala  belum berhasil  dalam  implementasinya,  Ketegasan  hukum  yang berjalan juga  belum  maksimal  diterapkan,  masih  banyak  oknum  yang terlibat  dalam  kasus penebangan  liar  di  Kecamatan   Keumala   Kabupaten  Pidie.  Masyarakat  melihat bahwa  Kebijakan  Pemerintah  Aceh  dalam   menanggulangi  penebangan  liar  di Kecamatan  Keumala   masih   belum   baik   dalam   implementasinya,   bukti   nyata penebangan   liar  masih  terus  terjadi  dan  mengakibatkan  beberapa  bencana  yang ierus  dirasakan  masyarakat di Kecamatan Keumala.  Selain itu,  masyarakat melihat   bahwa   Ketegasan   hukum   yang  dijalankan   belum   berhasil   diterap masih  banyak  terjadi  diskriminasi hukum  antara  masyarakat menengah   kebawah dengan   para   oknum   yang   terlibat  dalam   penebangan  liar.   Hal   ini  semakin menunjukkan   lemahnya    sistem   hukum    yang   di   terapkan    Pemerintah   Aceh terhadap  kasus penebangan liar.Disarankan    kepada     Pemerintah    Aceh     untuk     lebih     serius     dalam menanggulangi   peneb~ngan,    liar   di   Kecamatan, Keumala Kabupaten   Pidie.&#13;
Rebois~si  di awasan  hutan  Kecamatan Keumala  juga  harus  ditingkatkan, selain itu  Pemerintah  Aceh   untuk   kedepan   diharapkari   dapat   meningkatkan  jumlah aparat  Polisi  Kehutanan jujur,  dengan  bergtanggug jawab   di  Seluruh wilayah Aceh. Selanjutnya diharapkan kepada Pihak Polisi  Kehutanan untuk  menjalankan sistem  hukum   yang  lebih  tegas,  dan  jujur dalam  menetapkan  tersangka  pelaku penebangan   liar.  &#13;
&#13;
Kata Kunci:P ublik,  Perlindungan Hutan dan Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie.</note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>77958</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2020-09-21 11:01:33</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2020-09-21 11:02:15</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>