Electronic Theses and Dissertation

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Jadi seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih berperan dalam memperoleh harta tersebut, namun kenyataannya ada putusan hakim yang membagi harta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah pokok penelitian ialah (1) Bagaimana Substansi Putusan pembagian Harta Bersama Nomor 339K/AG/2018 yang putusan bersifat legalistik dan putusan pembagian Harta Bersama Nomor 88K/AG/2015 yang putusan bersifat progresif ? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembagian Harta Bersama Nomor 339K/AG/2018 dan putusan pembagian Harta Bersama Nomor 88K/AG/2015 ?
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi dalam putusan pembagian harta bersama nomor 339K/AG/2018 adalah gugatan yang diajukan oleh bekas isteri terhadap bekas suami. Setelah melawati berbagai proses persidangan akhirnya hakim memberikan putusan ½ bagian untuk bekas isteri dan ½ bagian lagi untuk bekas suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 97 Kompilasi Hukum islam. Sedangkan perkara nomor 88K/AG/2015 adalah bekas suami yang mengajukan gugatan, di tingkat kasasi Mahkamah Agung Hakim tetap menguatkan tingat pertama dan tingkat banding, hakim memberikan putusan 1/3 bagian untuk bekas suami dan 2/3 bagian untuk bekas isteri. Hakim dalam putusan ini bersifat progresif. Pertimbangan hakim dalam putusan 399K/AG/2018 bersifat legalistik, sedangkan pertimbangan hakim putusan nomor 88K/AG/2015 majelis hakim memutuskan perkara pembagian Harta Bersama diluar ketentuan hukum yang berlaku. Artinya putusan hakim yang diluar ketentuan hukum yang berlaku mempertimbangkan pembagian harta bersama dengan lebih mengutamakan putusan hakim yang berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan masyarakat. Harta bersama perkara nomor 339K/AG/2018 dalam hal ini sesuai dengan fakta dengan dasar hukum (rechtelijk ground) dan dasar fakta (feitelijk ground), dimana hakim memberikan ½ bagian untuk bekas suami dan ½ bagian untuk bekas isteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 97 Kompilasi Hukum islam. Sedangkan perkara nomor 88K/AG/2015 adalah hakim tidak berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan hakim lebih melihat siapa yang lebih berperan dalam memperoleh harta bersama, hakim memberikan putusan 1/3 bagian untuk bekas suami dan 2/3 bagian untuk bekas isteri. Hakim Agung dalam memberikan putusan terhadap perkara nomor 339 K/AG/2018 bersifat legalistik. sedangkan dalam putusan perkara Nomor 88 K/AG/2015 hakim bersifat progresif, pertimbangan hakim dalam hal ini didasarkan pada konstribusi perolehan harta bersama tersebut. hakim berani melakukan contra legem dengan mengeyampingkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam demi mewujudkan keadilan distributif.
Saran dari penelitian ini menyarankan Hakim dalam memutuskan harta Bersama sebaiknya tidak hanya mengejar kepastian hukum semata atau bersifat legalistik, tetapi perlu juga memperhatikan menciptakan keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut. Dalam setiap putusan hakim perlu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan-putusan hakim dirasakan adil oleh masyarakat.

Kata Kunci : Keadilan, Pembagian, Harta Bersama

Tidak Tersedia Deskripsi