Electronic Theses and Dissertation

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
TETAP DALAM KAITANNYA DENGAN NEGARA HUKUM
DI INDONESIA

Muammar Irvan Aulia

M. Gaussyah

Zahratul Idami


ABSTRAK

**
***

*
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan yang
dibentuk untuk mewujudkan negara hukum. Ciri dari negara hukum salah satunya
yaitu melindungi warga masyarakat dari Tindakan kesewenangan-wenangan
penguasa melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Indonesia merupakan salah satu
negara yang menerapkan prinsip negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UndangUndang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa;
“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Namun, putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara ini sering tidak ditaati dan tidak dilaksanakan oleh pejabat tata
usaha negara dan hal ini membuat pengadilan tersebut tidak efektif dalam
mewujudkan negara hukum di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai
efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan hambatan
dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta upaya yang
dapat dilakukan terhadap tidak efektifnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu;
pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara
dengan Hakim dan Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
Data sekunder yaitu data yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas
peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh
melalui buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar, internet dan juga hasil penelitian
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara tidak efektif untuk dilaksanakan. Kurangnya kesadaran hukum dari
pejabat tata usaha negara serta sanksi-sanksi yang diatur dalam Pasal 116 Undang-

*
Mahasiswa
**
Pembimbing I
***
Pembimbing II
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum
efektif dilaksanakan. Terlebih, salah satu jenis sanksi yaitu uang paksa
(dwangsom) yang tidak dicantumkan pembebanannya terhadap keuangan pribadi
pejabat atau keuangan instansi. Hambatan yang didapatkan antara lain; tidak
adanya lembaga upaya paksa yang dapat memaksa pejabat tata usaha negara untuk
melaksanakan putusan, tidak adanya aturan pelaksanaan mengenai penerapan
dwangsom dan sanksi administratif, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak
memiliki kepastian hukum, kurangnya laporan dari penggugat, dan belum
ditemukannya mekanisme pelaksanaan yang sesuai. Upaya yang dapat dilakukan
yaitu; Pengadilan Tata Usaha Negara harus bersikap pro-aktif, merevisi Kembali
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, membentuk Peraturan Pemerintah
tentang sanksi dwangsom dan sanksi administratif, serta menyesuaikan UndangUndang

Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009.
Disarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk perlu kiranya
membentuk peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang
berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai penerapan sanksi dwangsom.
Disarankan kepada para pihak, khususnya penggugat perlu memberikan informasi
yang akurat mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak
dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara kepada pihak pengadilan. Disarankan
juga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk bersikap pro-aktif dalam
mengawasi pelaksanaan putusannya yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap terhadap pejabat tata usaha negara.
Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha
Negara, Negara Hukum Indonesia.





THE IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE COURT’S
DECISIONS THAT HAVE OBTAINED PERMANENT LEGAL
FORCE IN RELATION TO LAW STATE IN INDONESIA

Muammar Irvan Aulia
iii


M. Gaussyah

Zahratul Idami

ABSTRACT

**
***
*
Administrative Court is one of the courts that established to realize the law
state. The characteristic of the law state is to protect the society from
arbitrariness of the authorities through Administrative Court. Indonesia is one of
countries which apply the principle of law state through article 1 section (3) of the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia which said that; “Indonesia is a
law state”. However, the decision of this Administrative Court is often disobeyed
and is not implemented by administrative officials and it makes the court
ineffective in realizing the state of law in Indonesia.
This research aims to know and explain about the effectiveness of the
implementation of the Administrative Court’s decision, obstacles in the
implementation of Administrative Court's decision, and also the efforts that can be
made towards the ineffectiveness of the implementation of Administrative Court’s
decision in Indonesia.
The method that is used in this research is normative legal research and
empirical legal research. The approaches used in this research are; statute
approach, case approach, and comparative approach. There are sources of data
used in this research are primary data and secondary data. Primary data is the
data which is obtained directly from interview result with the Judge and Registrar
at Banda Aceh Administrative Court. Secondary data is the data in the form of
primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material is
a legal material consisting of laws and regulations. Whereas, secondary legal
materials are obtained through legal textbooks, articles, journals, newspapers,
internet and also research results related to the problems that will be discussed in
this research.
The result of this research shows that decision of Administrative Court is
not effective to implement. The lack of legal awareness of administrative officials
and sanctions which is regulated in Article 116 of Act Number 51 of 2009 on
Administrative Courts hasn’t been effectively implemented. Moreover, one type of
a compelling money punishment (dwangsom) which does not include imposition
on personal finances of officials or financial institutions. There are several

*
Student
**
Chairman of Supervising Committee I
***
Chairman of Supervising Committee II
obstacles, those are; absence of a forced effort institution that can force
administrative officials to implement the decisions, absence of rules concerning
the application dwangsom implementation and administrative sanctions, Act
Number 51 of 2009 does not have legal certainty, lack of reports from the
claimant, and no appropriate implementation mechanism has been found. The
efforts that can be made are; the Administrative Court must be pro-active, revise
the Act Number 51 of 2009, establish the Government Ordinance concerning the
dwangsom and administrative sanctions, adjust the Act on Administration of
Government with Act Number 51 of 2009, and enforce the Contempt of Court
concept in Indonesia.
It is suggested to the Government of Republic of Indonesia that the
Government need to establish implementing regulation of the Act Number 51 of
2009 limited to the application of dwangsom by applying the principles of caution
and prudence. It is suggested to the parties, especially the claimant need to
provide accurate information regarding the decision of Administrative Court that
is not implemented by the administrative officials to the court parties. It is also
recommended to the Administrative Court to be pro-active in supervising the
implementation of its decisions that have obtained permanent legal force towards
the administrative officials.
Keywords: Implementation of the Court Decision, Administrative Court, Law
State of Indonesia.

Tidak Tersedia Deskripsi