Electronic Theses and Dissertation

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PESERTA PEMILU DI ACEH

Muhammad Novriansyah*1 Mohd. Din** Rizanizarli***


ABSTRAK
Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye pemilu telah melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, kenyataanya ada kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, tetapi belum dilakukan penindakan sesuai ketentuan hukum oleh Sentra Gakkumdu terhadap Kepala Desa tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana tersebut, serta Peranan Sentra Gakkumdu dalam melakukan penindakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, serta menjelaskan dan menganalisis peranan sentra Gakkumdu terhadap Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu di Aceh . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara serta dikuatkan dengan data kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu belum berjalan efektif, hal itu disebabkan secara substansial rumusan yang ada didalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak di atur secara jelas dan konkrit, sehingga menghambat aparat penegak hukum dalam merumuskan delik yang ada didalam pasal tersebut. Kemudian kurangnya anggota Sentra Gakkumdu dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Peran Sentra

* Mahasiswa ** Ketua Komisi Pembimbing *** Anggota Komisi Pembimbing1
ii

Gakkumdu dalam melakukan tindakan terhadap Kepala Desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu pada masa kampanye belum berjalan secara maksimal karena belum menunjukkan pola koordinasi yang terintegrasi untuk mengefektifkan penegakan hukum. Diharapkan kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, agar melakukan perubahan terhadap Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya koordinasi yang baik, antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Kepala Desa.













iii

LAW ENFORCEMENT OF VILLAGE HEADS WHO CARRY OUT PROFITABLE OR DETRIMENTAL ACTIONS TO THE ONE OF ELECTION PARTICIPANTS IN ACEH Muhammad Novriansyah *2 Mohd. Din ** Rizanizarli ***

ABSTRACT
Village Heads who carried out profitable or detrimental actions to the one of election participants in the election campaign period have violated the Article 490 of Law Number 7 of 2017 regarding General Elections. However, in reality there was a Village Head who was suspected of committing the crime, but had not been carried out based on the legal provisions by the Center of Integrated Law Enforcement (Sentra Gakkumdu) against the Village Heads. Then, this case raises legal issues in enforcing the Village Heads who committed the crime, as well as the Role of Sentra Gakkumdu in taking action against the perpetrators who committed the crime.
This study aimed to explain and analyze the law enforcement against the Village Heads who carried out profitable or detrimental actions to the one of election participants in the General Election, and also explain and analyze the role of Sentra Gakkumdu against the Village Heads who carried out profitable or detrimental actions to the one of election participants in the General Election in Aceh.
This research was an empirical juridical research. Data source in this research used was the data obtained from the field which is done by observation and interview and strengthened by the library data.
The results of this study showed that the law enforcement against the Village Heads who carried out a benefical or detrimental actions to the one of the election participants was not running effectively, it was caused by the formulation contained in Article 490 of Law Number 7 Year 2017 was not clearly and concretely regulated, thus it obstruct the law enforcement officers in formulating the offense contained in the article. Then, it was also caused by the the lack of members of Sentra Gakkumdu
*2 * Student ** Chairman of supervisory commission *** Member of supervisory commission

iv

and community participation in law enforcement. The role of Sentra Gakkumdu in taking actions against the Village Heads who did the beneficial or detrimental actions to the one of the election participants during the campaign period has not been maximized because it has not shown an integrated coordination pattern to make an effective law enforcement.
It is expected that the Government, together with the House of Representatives, will make the amendments to Article 490 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, so that the realization of legal certainty and the achievement of good coordination between agencies incorporated in Sentra Gakkumdu.

Keywords: Law Enforcement, General Elections, Village Heads

Tidak Tersedia Deskripsi