Electronic Theses and Dissertation

PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DAN HARTA
BERSAMA (SEUHAREUKAT) MELALUI PERADILAN ADAT
DI KABUPATEN ACEH BESAR

Dahlia Farida*

A. Hamid Sarong**

Darmawan
ABSTRAK




***
1
3
2
Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberikan kewenangan untuk
menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara adat dan ditempuh
melalui Lembaga Adat. Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur jenis
sengketa/perselisihan adat antara lain perselisihan tentang hak milik dan harta
bersama (seuhareukat). Namun kenyataannya di Kabupaten Aceh Besar
keputusan peradilan adat tidak menyelesaikan sengketa secara final, dan
putusannya tidak mengikat para pihak sehingga perkaranya diajukan kembali
melalui peradilan umum dan peradilan lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis proses
penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dan harta bersama (seuhareukat)
melalui peradilan adat di Kabupaten Aceh Besar, pelaksanaan putusan
peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa hak milik dan harta bersama
(seuhareukat) di Kabupaten Aceh Besar, dan penerimaan para pihak terhadap
putusan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa hak milik dan harta
bersama (seuhareukat) di Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis
empiris atau sosiologi hukum. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh data
sekunder dan data primer. Data diolah dengan tahapan memberikan kode pada
data (coding), pemeriksaan data (editing), dan menggambarkan jawaban
(tabulasi), selanjutnya dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan bersifat
deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penyelesaian
sengketa hak milik dan harta bersama (seuhareukat) melalui peradilan adat di
Kabupaten Aceh Besar pada umumnya belum mengacu pada pedoman
penyelenggaraan dan penyelesaian perselisihan/sengketa adat yang dibuat oleh
MAA, proses peradilan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga dapat
dengan mudah diajukan kembali ke peradilan peradilan umum dan peradilan
lainnya oleh salah satu pihak. Pelaksanaan putusan peradilan adat dalam

* Mahasiswa
** Ketua Komisi Pembimbing
*** Anggota Komisi Pembimbing
penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dan harta bersama (seuhareukat) di
Kabupaten Aceh Besar sangat tergantung kepada itikad baik para pihak,
apabila pihak beritikad baik akan melaksanakan dengan segera (serta-merta)
sesuai keputusan yang dicapai, dan sebaliknya akan enggan atau dapat
dibatalkan oleh salah satu pihak karena putusan tidak memiliki upaya paksa
dan hakim formal tidak dapat menolak perkara yang telah diselesaikan melalui
peradilan adat. Penerimaan para pihak terhadap putusan peradilan adat dalam
penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dan harta bersama (seuhareukat) di
Kabupaten Aceh Besar pada umumnya belum bersifat mutlak dan mengikat
untuk dilaksanakan oleh para pihak karena ada pihak yang tidak puas dengan
putusan yang telah dihasilkannya dan mengajukan kembali ke peradilan
formal. Disarankan kepada Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar
agar bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Kepolisian
Resort Aceh Besar, untuk bersama-sama memberikan bimbingan teknis secara
berkala kepada perangkat adat Gampong dan Mukim, sehingga mampu secara
maksimal dan berkualitas dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah
dan harta bersama (seuhareukat) yang timbul dalam masyarakat. Kepada
Legislatif agar membuat aturan yang memuat mekanisme pengawasan dan
sanksi bagi para pihak yang mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan
sehingga menjamin putusan peradilan adat bersifat final dan mengikat serta
tidak diajukan lagi ke peradilan formal lainnya. Kepada para pihak hendaknya
mentaati dan melaksanakan putusan peradilan adat dengan sukarela dan
beritikad baik dan menjadikan peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian
sengketa yang bermartabat (cepat, adil, dan netral) untuk melindungi segala
kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, Hak milik atas tanah dan harta bersama
(seuhareukat), Peradilan Adat.



THE RESOLUTION OF LAND RIGHTS AND JOINT PROPERTY
(SEUHAREUKAT) DISPUTES THROUGH CUSTOMARY COURTS IN
ACEH BESAR REGENCY

Dahlia Farida*

A. Hamid Sarong**
Darmawan***


4
5
ABSTRACT

Based on Article 98 paragraph (2) of Law Number 11 of 2006 concerning
the Government of Aceh, Aceh is given the authority to settle social problems
through the customary court in customary institutions. Article 13 paragraph (1) of
Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the development of customary life and
customs has governed several types of customary disputes, including disputes
over land rights and joint property (seuhareukat). However, in reality, in Aceh
Besar Regency, the customary court decision did not resolve the dispute
completely, and the decision is not binding on the parties so that the case could be
re-submitted to general and other courts.
This study aims to explain and analyze the process of resolving land rights
and joint property (seuhareukat) disputes through customary courts in Aceh Besar
Regency, the implementation of customary court decisions in resolving disputes
over land rights and joint property (seuhareukat) in Aceh Besar Regency, and the
acceptance of the parties to customary court decisions in the resolution of
disputes over land rights and joint property (seuhareukat) in Aceh Besar Regency.
This research is socio-legal research that used an empirical juridical
approach. The instruments of this research were library research and field
research that were used to obtain secondary and primary data. The data were
processed through several stages, that is data coding, data examination (editing),
and data description (tabulation). Then, the data were analyzed using a
qualitative approach and descriptive analytics method.
Based on the results of the study, it was found that the process of resolving
disputes over land rights and joint property (seuhareukat) through customary
court in Aceh Besar Regency generally did not refer to the guidelines for the
settlement of existing customary disputes made by Aceh Customary Council
(MAA) and was not well documented. These issues made the case easily be
resubmitted to general courts or other types of courts by one of the parties. The
implementation of customary court decisions in the resolution of disputes over
land rights and joint property (seuhareukat) in Aceh Besar Regency was very
dependent on the good faith of the parties. If the parties have a good faith, they
will follow the results of decisions that have been reached immediately. Without
good faith, the parties might be reluctant to follow the decision, or one party
might cancel the decision because the court has no coercive efforts, and the

*Student
**Head of the Supervising Commission
***Member of the Supervising Commission
formal judge cannot refuse a case that has been settled through a customary
court. The acceptance of the parties to the customary court's decision in settling
disputes over land rights and joint property (seuhareukat) in Aceh Besar Regency
was generally not absolute, and the decision was not binding to be carried out by
the parties because there were parties who were dissatisfied with the decision that
had been generated and resubmitted the case to a formal court. It is recommended
that the Aceh Customary Council (MAA) of Aceh Besar Regency synergize with
the Aceh Besar Regency Government, and the Aceh Besar Police Precinct, to
jointly provide periodic technical guidance to the Gampong and Mukim
customary apparatus so that they can maximally and with quality resolve disputes
over land rights and joint property (seuhareukat) that arise in the community. To
the legislatures, it is suggested to create a regulation that contains the mechanism
of supervision and sanctions for parties who ignore the implementation of the
customary court’s decision to ensure that the decision is final and binding and
cannot be resubmitted to other formal courts. The parties should obey and
implement the customary court's decision voluntarily and in good faith and make
the customary court as an alternative in settling disputes with dignity (fast, fair,
and neutral) to protect all the interests of the community.

Keywords: Dispute resolution, Land rights and Joint property (seuhareukat),
Customary Court

Tidak Tersedia Deskripsi