Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Peraturan pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada Pasal 2 ayat (1) berisi bahwa Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009 Bab VI tentang pemberdayaan perempuan, pada Pasal 18 ayat (1) di tentukan bahwa perempuan berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan. Pada kenyataan dilapangan program rehabilitasi belum berjalan dengan optimal dan tujuan rehabilitasi tidak sepenuhnya bisa diwujudkan karena masih adanya kendala-kendala dan korban yang masih merasakan kecemasan setelah menjalani program rehabilitasi. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan implementasi program rehabilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, terhadap korban kekerasan pada perempuan yang mengalami tindak KDRT, (2) untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh dalam memberikan rehabilitasi terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data dari wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, pengimplementasian program rehabilitasi sosial belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pelaksanaan kunjungan (home visit) yang belum dapat menjangkau korban yang berada diluar daerah, dan kurangnya pemahaman/ kesadaran korban KDRT dan masyarakat bahwa pentingnya program rehabilitasi sosial untuk pemulihan fisik dan psikis korban, Kedua, faktor penghambat yang dialami dinas dalam pengimplementasian program rehabilitasi adalah korban ragu-ragu dalam mengambil keputusan, pencabutan laporan polisi, rujuk atau kembalinya suami dan istri, belum optimalnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia (SDM). Sehingga banyak korban yang tidak menjalani/ menyelesaikan program rehabilitasi, hendaknya pemerintah melalui DPPPA Aceh dapat memberikan wawasan berupa sosialisasi kepada masyarakat melaui media cetak, visual, dan sosial mengenai pentingnya pemulihan fisik dan psikis korban pada program rehabilitasi, dan dapat menghantarkan kebijakan kepada lembaga daerah yang bertanggung jawab atas pemulihan korban KDRT sehingga program rehabilitasi sosial dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Program Rehabilitasi.

ABSTRACT

Government Regulation (PP) No. 4 of 2006 concerning implementation and cooperation in the recovery of victims of domestic violence (Domestic Violence), Article 2 paragraph (1) contains that the implementation of recovery of victims carried out by government agencies and local governments and social institutions in accordance with their respective duties and functions, including provide the facilities needed for victim recovery. Aceh Qanun No. 6 of 2009 Chapter VI concerning the empowerment of women, Article 18 paragraph (1) stipulates that women have the right to obtain information and access to all forms of protection for acts that are detrimental to women. In reality, the rehabilitation program has not been running optimally and the rehabilitation objectives have not been fully realized due to the obstacles and victims who still feel anxiety after undergoing the rehabilitation program. The purpose of this study is (1) to explain the implementation of the rehabilitation program for the Office of Women's Empowerment and Protection of Children of Aceh, for victims of violence against women who experience acts of domestic violence, (2) to explain the factors that hamper the Office for Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) Aceh in providing rehabilitation to women victims of domestic violence. This study uses descriptive qualitative methods through field research to obtain data from interviews with informants and respondents. The results obtained are first, the implementation of social rehabilitation programs has not been carried out properly, due to the implementation of home visits that have not been able to reach victims who are outside the area, and the lack of understanding / awareness of victims of domestic violence and the community that the importance of social rehabilitation programs for physical recovery and psychic victims, Second, inhibiting factors experienced by the agency in implementing rehabilitation programs are victims hesitant in making decisions, revoking police reports, referring to or returning husband and wife, lack of facilities and infrastructure, lack of human resources (HR). So that many victims who did not undergo / complete rehabilitation programs, the government through the Aceh DPPPA should be able to provide insights in the form of socialization to the public through print, visual and social media about the importance of physical and psychological recovery of victims in rehabilitation programs, and can deliver policies to local institutions that responsible for the recovery of victims of domestic violence so that the social rehabilitation program can run optimally.

Keywords: Implementation, Rehabilitation Program.

Tidak Tersedia Deskripsi