Electronic Theses and Dissertation

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYELESAIAN OPERASI
TANGKAP TANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Penelitian Wilayah Hukum Aceh Besar)

Muharizal
Dahlan
Mohd. Din
ABSTRAK
Operasi tangkap tangan (OTT) dapat memberantas dan mencegah korupsi,
baik di kalangan penyelenggara negara, maupun masyarakat. OTT tidak bisa
dilepas dari tindak pidana Korupsi yang mana OTT ini ditujukan kepada operasi
untuk perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri. Pasal 1 angka 19 KUHAP
tentang Tertangkap Tangan, Pasal 12 huruf e UUPTK, selanjutnya operasi
tangkap tangan seperti yang di atur dalam Pasal 368 KUHP. Perkara yang terjadi
di Wilayah Hukum Aceh Besar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, telah terjadi dugaan tindak pidana
korupsi (pungutan liar) terhadap Kegiatan pres/laminating penglegalisiran akte
kelahiran/kematian, KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dengan cara meminta
biaya atas legalisir. Perkara ini masih bisa tafsirkan kepada pidana umum dan
pidana khusus. Penjatuhan pidana khusus sesuai dengan Pasal 12 huruf e UUPTK.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum pidana
khusus terhadap Pasal 12 huruf e UUPTK yang dialihkan kepada pidana umum
Pasal 368 KUHP, penerapan hukum terhadap Pasal 12 huruf e (multitafsir) dalam
UUPTK, dan besaran nilai barang bukti operasi tangkap tangan yang masih
multitafsir dalam tindak pidana korupsi.
Penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan
pengakajian keberlakuan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan
teknik wawancara dan menelaah dokumen serta Undang-undang terkait dengan
penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis
deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan Tim Saber Pungli
Aceh Besar yang awalnya menggunakan Pasal 12 huruf e UUPTK dialihkan
kepada Pasal 368 KUHP diakibatkan kepada terdakwa Syamsul Rizal Dja’far dan
Bebi Sartika ditemukan, barang bukti yang didapat berjumlah Rp. 3.800.000 (tiga
juta delapan ratus ribu rupiah), tidak memenuhi efektifitas dan efesiensi alam
penerapan hukum pidana yang ingin mencari keadilan, moral hukum oleh aparat
penegak hukum, dan tindakan pemerasan bukan murni kehendak terdakwa,
kemudian Tim Saber Pungli Aceh Besar melakukan musyawarah, sehingga
sepakat unsur pasal yang disangkakan dialihakan kepada Pasal 368 KUHP.
Pengelompokan unsur-unsur pidana khusus diantaranya, Syamsul Rizal Dja’far
dan Bebi Sartika pegawai negeri atau penyelenggara negara maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sesorang untuk memberikan sesuatu,
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri, sedangkan unsur pidana umum diantaranya,
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur secara melawan hukum, dan
unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya
orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan
orang itu sendiri atau menghapuskan piutang. Besaran nilai barang bukti yang
dianggap masih dapat dimultitafsirkan ini langsung adanya pemisahan antara
pidana umum dan pidana khusus, besaran barang bukti yang nominalnya dibwah
Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) langsung dapat dijerat dengan ketentuan
pidana umum, begitu pula dengan nominal diatas Rp. 10.000.000; (sepuluh juta
rupiah) langsung dikenakan unsur pasal tindak pidana korupsi.
Diharapkan kepada aparat penegak hukum khsususnya Tim Saber Pungli
Aceh Besar dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal dan memberikan
asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat bagi masyarakat.
Disarankan kepada Pemerintah dapat dengan segera menimbangkan hasil
penelitian ini sebagai acuan agar dapat mengeluarkan regulasi terkait dengan
besaran barang bukti dalam tindak pidana korupsi operasi tangkap tangan oleh
Tim Saber Pungli.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Operasi Tangkap Tangan, Tindak Pidana
Korupsi.



LAW ENFORCEMENT ON THE COMPLETION OF A HAND CAPTURE
OPERATION IN CRIMINAL OFFENCE
(Research study on greater ACEH Law area)
Muharizal
vi

Dahlan
Mohd. Din
ABSTRACT
The Hand capture operation (OTT) can eradicate and prevent corruption,
both among state organizers, and to the public. OTT cannot be removed from
corruption crimes which is addressed to operations for the Corruption criminal
act itself. Article 1 Number 19 KUHAP on caught hands, article 12 letter e
UUPTK, hereinafter the hand capture operation as set forth in article 368
paragraph (1) of the CRIMINAL code. What happened in the greater ACEH
jurisdiction in the Office of the Population and civil registration of the greater
Aceh regency, there has been suspected corruption criminal (a wild levy) on the
activities of the press/laminating Certificate of Birth/death certificates, KTP,
family card by means of requesting a fee for the legestration of birth certificate.
These things can still be interpreted to the general and special criminal. Special
criminal allotment in accordance with article 12 letter e UUPTK.
The study aims to know and explain the special criminal elements and
general criminal in the law enforcement of hand-catching operations, the
application of the law to article 12 E (Multitapator) in Law No. 31 of 1999 as
Amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of corruption crimes in
ACEH Besar and the value of the evidence of hand capture operations that still
multitudes in corruption criminal acts.
Research of this thesis is a type of research empirical, using a approach to
the applicability of statutory regulations. The data used is primary data and
secondary data. Data collection techniques using interviews and document study
techniques and laws related to this study. Further data is processed and analyzed
with qualitative descriptive analysis techniques.
The results of this study showed that the criminal allotment that was
initially based on article 12 letter e UUPTK to article 368 of the PENAL code
resulted from the consideration of the Sabbatic team Saber Pungli Besar,
defendant Syamsul Rizal Dja'far and Bebi Sartika namely, evidence Obtained
amounting to Rp. 3.8 million (three million eight hundred thousand Fair), do not
fulfill the effectiveness and efficiency of natural criminal law application that
seeks to seek justice, moral law by law enforcement officials, and the act of
extortion not purely the will Defendant, then team Saber Pungli Aceh Besar
conducted deliberation, so that agreed element of the article will be sent to article
368 Criminal Code. Grouping of special criminal elements among others, civil
servants or state organizers; With the intention of favouring oneself or others
against the law; by abusing his authority; Forcing a person to give something,
pay, or accept payment with a deduction or to work on something for himself,
while the common criminal element among them, benefitting oneself or others,
elements against Law, and the element forces people with violence or with violent
threats so that the person gives an item that is entirely or partially belonging to
the person or the elimination of receivables. The value of evidence is considered
still dimultitafsirkan this direct separation between public and criminal special
criminal, the size of goods that have a nominal evidence of Rp. 10 million; (ten
million Rupiah) can be directly snared with general criminal provisions, as well
as nominal above Rp. 10 million; (ten million Rupiah) is directly subject to the
Corruption criminal Act article.
It is hoped that the law enforcement officers of the team Saber Pungli
Aceh Besar can perform the maximum law enforcement and provide the principle
of legal certainty, principles of justice, and basic benefits for society. It is
advisable that the Government may immediately consider the results of this
research as a reference in order to issue regulations related to the size of
evidence in criminal acts of hand-catching operations by the Saber Pungli team.
Keywords: Law enforcement, Hand-catching Operations, Corruption Crimes.

Tidak Tersedia Deskripsi