Henneri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2014 id Indonesia

Skripsi

i ABSTRAK HENNERI, PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KLUET TENGAH 2014 KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI GAMPONG Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala ( iv 56 ), pp., bibl. Dr. Suhaimi, S.H.,M.Hum. Pasal 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, menentukan bahwa “Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adminitrasi gampong. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan peran dan tugas camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi gampong, kendala yang dihadapi camat dan faktor penyebab timbulnya kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi gampong. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk meperoleh data yang bersifat skunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat primer melalui wawancara dengan responden dan informen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan tugas camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi gampong di Kecamatan Kluet Tengah belum berjalan sebagaimana mestinya. Kendala yang dihadapi pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan administrasi gampong adalah Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi gampong. Penyebab bagi kecamatan tidak menjalankan peran dan tugasnya dengan maksimal tidak terlepas dari berbagai faktor adalah kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya mutu SDM perangkat kecamatan. Tidak tertibnya administrasi gampong di Kecamatan Kluet Tengah sangat berpengaruh bagi masyarakat setempat, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut dengan adminstrasi gampong seperti dalam pengurusan surat menyurat, KTP, KK yang memerlukan data akurat dari gampong. Dari kesimpulan diatas dapat disarankan kepada camat untuk dapat mengupayakan peningkatan mutu dengan cara menambah jumlah pegawai yang bermutu serta peningkatan pelatihan atau pendidikan terhadap perangkat gampong dalam pelaksanaan administrasi gampong, sehingga tercapailah tertib administarsi gampong. LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE LAW 342.06 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 6767 2014-06-27 18:50:37 2015-11-02 16:23:31 machine generated