Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Yulsilvia,


KONSEKUENSI PEMENUHAN HAK-HAK
NARAPIDANA NARKOTIKA YANG
MEMILIH KURUNGAN PENGGANTI
DENDA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 52,) pp.,app, tabl, bibl.
2019








Ainal Hadi, S.H, M.Hum.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Lembaga Pemasyarakatan mengatur hak-hak terhadap para Narapidana. Salah
satunya yaitu setiap Narapidana mempunyai hak untuk memilih membayar atau
mengganti pidana denda dengan kurungan apabila terhukum tidak mampu
membayar dendanya. Dari data yang diperoleh pada Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Sigli ada sebanyak 57 kasus narkotika dimana para
narapidana memilih kurungan pengganti denda.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab
narapidana narkotika lebih memilih kurungan pengganti dan untuk mengetahui
konsekuensi yang harus dijalani atau didapat oleh narapidana untuk mendapatkan
hak remisi, hak asimilasi, hak cuti menjelang bebas dan hak pembebasan
bersyarat.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library
research) dan lapangan (field research). Penelitian kepustakaan diperoleh dengan
cara membaca buku-buku teks, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan.
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan
informan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, Narapidana Narkotika yg
ada di Lapas Perempuan Kelas III Sigli rata-rata lebih memilih menjalani
kurungan dari pada membayar denda, dikarenakan faktor ekonomi setiap
Narapidana tidak sanggup membayar denda yang berjumlah sangat besar.
Narapidana Narkotika di Lapas Perempuan Kelas III Sigli juga mendapatkan hakhak

nya masing-masing tanpa ada konsekuensi, tetapi setiap narapidana hanya
mendapatkan 3 dari 4 hak yaitu hak remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan
bersyarat.
Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan
terhadap si pelaku hendaknya lebih mempertimbangkan dengan teliti, baik dan
cermat agar tegaknya penegakan hukum dan terpenuhinya keadilan bagi terdakwa
dan seluruh masyarakat dan terhadap pemenuhan hak bagi narapidana haruslah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
tercapainya standar pemenuhan hak secara adil dan merata bagi seluruh
narapidana.

Tidak Tersedia Deskripsi