Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Gayo Lues No 2 Tahun 2012 Pasal 4 huruf c tentang
Pemerintahan Mukim yang menyebutkan bahwasanya salah satu fungsi Mukim
adalah pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam, dalam kenyataanya fungsi tersebut
masih belum maksimal dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan
menjelaskan implementasi fungsi Mukim Sepakat dan untuk mengetahui penjelasan
dan faktor apa saja yang menyebabkan Mukim sepakat belum mampu melaksanakan
fungsinya sesuai dengan aturan. Metode yang digunakan dalam penellitian ini yaitu
menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriftif, responden dalam penelitian ini
yaitu Kepala Mukim, dan sekretaris Mukim, dan informan dalam penelitian ini
adalah Camat Blangjerango, keucik dan tokoh masyarakat di Kemukiman Sepakat
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan
dalam penulisan ini adalah data primer dan data skunder, data primer yaitu
wawancara dan sunder melalui telaah buku dan dokumentasi. Teori yang digunakan
dalam skripsi ini yaitu teori kebijakan dan teori organisasi. Berdasarkan hasil
penelitian implementasi fungsi Mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syariat islam
di Kemukiman Sepakat Kabupaten Gayo Lues belum dilakukan dengan maksimal,
hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan
pada tahun 2018 sebanyak 18 orang dengan kasus pejudian 8 orang, khamar 6 orang
dan khalwat 4 orang di Kemukiman Sepakat, sedangkan di Kemukiman Uken yang
lebih banyak penduduknya pada tahun 2018 hanya terdapat 8 orang yang dihukum
cambuk dengan kasus perjudian sebanyak 6 orang dan khamar 2 orang . Dan di
Kemukiman sepakat masih ada masyarakat yang membuka warung pada saat
pelaksanan shalat Jum’at, dan masyarakat yang tidak berbusana sesuai dengan aturan
Syari’at Islam. Adapun faktor yang menyebabkan implementasi fungsi Mukim
belum maksimal dikarenakan beberapa hambatan, pertama, kurangnya sumber daya
Manusia yang berada pada ruang lingkup Pemerintahan Mukim, kedua, kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat akan tugas dan fungsi Mukim, ketiga, minimnya
pemahaman agama masyarakat sehingga sulit untuk diberikan pembinaan, keempat
kurangnya sarana seperti, tidak adanya kantor Mukim sebagai pusat administrasi.
Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran fungsi Pemerintahan Mukim dalam
pembinaan pelaksaan Syari’at Islam seharusnya pemerintah Kabupaten Gayo Lues
harus mengambil sikap yaitu dengan melakukan pengawasan rutin terhadap
pemerintahan Mukim. Sehingga fungsi pemerintah Mukim dalam pembinaan
pelaksanaan Syari’at Islam di Kemukiman Sepakat dapat berjalan dengan maksimal.

Kata kunci: Implementasi, fungsi, mukim, syari,at islam

ABSTRACT

District Gayo Lues Qanun No. 2 of 2012 Article 4 letter C concerning the
Government of Mukim which states that one of the functions of the Mukim is
implementation founding of Islamic Sharia, in fact the function is still not maximally
carried out. The purpose of this research is to find out and explain the
implementation of the Mukim function, and to know explanation of the factors
causes the regulation is not dealing as funtions. The method used in this research is
to use a descriptive qualitative approach, the respondents in this study are the Mukim
as Chairperson, and the Mukim secretary, and the informants of this study are
Blangjerango subdistrict head, Keucik and community leaders in Sepakat Settlement
using purposive sampling technique. Data sources used in this paper are primary data
and secondary data, primary data is interview and secondary data is the review of
books and documentation. The theories used in this thesis are policy theory and
organizational theory. Based on the results of the research of the implementation
function in the implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement of Gayo
Lues Regency, it has not been done to the maximum, this is evidenced by the
implementation of caning carried out in 2018 with 18 people with gambling cases of
8 people, khamar 6 people and khalwat 4 people in the Sepakat Settlement, while in
the Uken Settlement which is more populous in 2018 there were only 8 people who
were caned with 6 gambling cases and 2 khamar. In contrast still have people who
open stalls when Friday time, and they not wearing as a muslimah to. The factors that
cause the implementation of the Mukim function have not been maximized due to
several obstacles, first, the lack of human resources within the scope of the Mukim
Government, second, the lack of socialization to the community on the duties and
functions of the Mukim, third, the lack of society understand of the about syaria’ah
regulation, fourth the lack of facilities, such as the Mukim office as an administrative
center. Therefore, to support the smooth functioning of the Mukim Government in
fostering the implementation of Islamic Shari'ah, the Gayo Lues Regency
government must take a stand, namely by carrying out regular supervision of the
Mukim government. So that the Mukim government functions in fostering the
implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement can run optimally.

Keywords: Implementation, function, Mukim, Shari'ah, at Islam

Tidak Tersedia Deskripsi