Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

MUHAMMAD FARIZAL,
2019 UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) DAN PRAKTIK PERDAGANGAN BARANG INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.
(Suatu Penelitian di Provinsi Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(ix,71) pp., tabl., bibl.
M. Putra Iqbal, S.H., L.L.M.
Konvensi Wina 1980 tentang jual beli barang Internasional atau kemudian lebih dikenal dengan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) berlaku untuk kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di Negara yang berlainan. Dalam praktiknya Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi CISG dengan tidak diratifikasinya CISG, sehingga banyak perusahaan Indonesia dirugikan. Seperti yang dilakukan perusahaan Aceh yang mengekspor Jernang ke China, yang secara tidak langsung tunduk kepada hukum CISG.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang kontrak yang berlaku antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi perdagangan barang internasional dan berbeda negara tempat usaha dan untuk mengetahui hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara sebagai data utama. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder digunakan sebagai ilmu bantu. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dari para pihak. Kontrak yang selama ini digunakan adalah kontrak tidak tertulis yang berlandaskan asas itikad baik dimana para pihak saling mempercayai satu sama lain. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri. Pelaksanaan dari suatu kesepakatan oleh para pihak. Setelah itu baru dilakukan proses pembayaran sesuai yang telah disepakati. Sebelum dilakukan pembayaran maka akan dilakukan veritifikasi dokumen calon pembeli oleh Atase Perdagangan. Dalam praktik para pihak melakukan transaksi jual beli barang internasional berdasarkan asas itikad baik dan saling mempercayai satu sama lain.
Disarankan kepada para pihak sepatutnya memperhatikan bentuk dan isi kontrak dagang tersebut secara detail termasuk ketentuan tentang sengketa diantara para pihak. Karena untuk menjamin kepentingan hukum dan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul jika terjadi pelanggaran. Serta pemerintah Indonesia harus meningkat mutu SDM, mempelajari pasar internasional, serta memberi pemahaman kepada pelaku usaha dan harus sering mempromosikan produk unggulan di event internasional.

Tidak Tersedia Deskripsi