Azhari Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2019 id Indonesia

Null

ABSTRAK Azhari, 2019 Hak Politik Bagi Pemilih Gangguan Mental Dalam Pemilihan Umum 2019 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,53),pp.,bibl. Andri Kurniawan, S.H., M.H. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa: “Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara pemilu”. Salah satu jenis disabilitas adalah gangguan mental, pada kenyataan dilapangan kesempatan politik bagi penyandang gangguan mental ini menimbulkan pengaruh pemberian hak politik, menimbulkan hak-hak pelayanan, dan pertimbangan hukum bagi penyandang gangguan mental dalam pemilu 2019. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data kepustakaan dengan mempelajari buku- buku,serta literatur hukum lainnya dan data lapangan dengan mewawancarai secara langsung ke responden dan informan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pemberian hak politik, bentuk hak-hak pelayanan, dan pertimbangan hukum bagi penyandang gangguan mental dalam pemilu 2019 Hasil penelitian menunjukkan pengaruh pemberian hak politik yaitu jumlah perolehan suara pemilih bertambah, Jumlah golongan putih bertambah, dan mempengaruhi hasil perhitungan suara disetiap TPS. Bentuk Hak pelayanan yang diberikan adalah pertama penyandang gangguan mental mendapatkan hak pendataan khusus, kedua penyandang gangguan mental mendapatkan sosialisasi pemilu, dan ketiga sebagian penyandang gangguan mental mendapatkan pendampingan pada pencoblosan. Pertimbangan hukumnya yaitu tidak ada larangan yang mengatur larangan bagi penyandang disabilitas mental untuk ikut serta memilih dalam pemilu, Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap warga negara termasuk penyandang gangguan mental dijamin haknya untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Disarankan kepada KPU untuk membuat kebijakan baru bagi gangguan mental khususnya yang tidak direhabilitasi agar bisa menekan angka golput dan memberikan sosialisasi juga mengenai pemilih gangguan mental bagi masyarakat umum agar masyarakat juga tahu bahwa penyandang gangguan mental bisa berpartisisipasi dalam pemilu sehingga hal ini dapat mendorong peningkatan pemilih pada tiap TPS. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 67026 2019-12-23 13:02:41 2019-12-23 14:41:07 machine generated