Electronic Theses and Dissertation

Kontrol atas pakaian telah dilakukan oleh pemerintah Aceh sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan syariat Islam. Wilayatul Hisbah selaku polisi syariah melakukan pengawasan terhadap pakaian masyarakat Aceh dengan cara penertiban di jalan raya. Fenomena yang terjadi saat melakukan penertiban pakaian petugas Wilayatul Hisbah hanya menertibkan pakaian pengendara roda dua namun tidak dengan pengendara roda empat. Penelitian ini berusaha untuk memperlihatkan bagaimana suatu aturan hanya berlaku bagi sekelompok orang masyarakat. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian menggunakan konsep Subaltern oleh Gayatri Chakravorty Spivak. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara secara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan telah menyebabkan terciptanya pemahaman yang multitafsir sehingga menghasilkan beberapa konsekuensi yaitu pertama, terciptanya berbagai asumsi oleh pihak penegak hukum syariat Islam dan masyarakat terhadap aturan penertiban pakaian yang dilakukan petugas Wilayatul Hisbah. Kedua, terciptanya mekanisme aturan tentang penertiban pakaian secara sepihak oleh petugas Wilayatul Hisbah sehingga tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Ketiga, bergesernya tujuan Qanun tentang pakaian yang awalnya untuk pelaksanaan syiar Islam menjadi pengontrolan moral perempuan atas pakaian yang digunakannya sebagai cara agar tindak kekerasan seksual tidak terjadi di ruang publik.

Kata kunci: Aturan berpakaian, Wilayatul Hisbah, Subaltern, Pengontrolan moral perempuan.

Tidak Tersedia Deskripsi