Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS INDEKS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017
Pengarang
Irna Mardi Yati - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1501103010010
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Penerbit
Banda Aceh : FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
658.15
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Aceh dalam rentang waktu 2015-2017. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan pengukuran indeks yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) terdiri dari enam dimensi yaitu, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, Fleksibilitas keuangan, Kemandirian keuangan, Solvabilitas layanan. Tahun 2015 analisis dikembangkan dengan menambah dimensi solvabilitas operasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dianalisis merupakan data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun kondisi keuangan daerah kabupaten / kota di Aceh yang mendapatkan kategori Baik dengan nilai indeks tertinggi adalah Kota Sabang (0,488), Kota Banda Aceh (0,452), Kabupaten Aceh Tengah (0,444), Kabupaten Aceh Besar (0,389), dan Kabupaten Gayo Lues (0,382). Sedangkan pemerintah daerah yang menduduki kategori kurang dengan nilai indeks komposit keuangan terendah adalah Kabupaten Aceh Tenggara (0,177), Kabupaten Aceh Singkil (0,148) dan Kota Lhokseumawe (0,106).
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kondisi Keuangan, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Fleksibilitas Keuangan, Kemandirian Keuangan, Solvabilitas Layanan, Solvabilitas Operasional.
Tidak Tersedia Deskripsi
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (MUKHSIN ZUHRI, 2018)
PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DAN DIGITAL FINANCE DALAM MEMEDIASI PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH: PERSPEKTIF INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA SEKTOR USAHA MENENGAH DI PROVINSI ACEH (Mulyanur. S, 2026)
PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DIFERENSIASI FUNGSIONAL DAN SPESIALISASI FUNGSIONAL TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Riska Nanda, 2016)
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, REALISASI BELANJA MODAL, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI ACEH (Nur Majriyati, 2018)
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, UTANG, HASIL AUDIT BPK, VARIAN ANGGARAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA INTERNET (MUHAMMAD YASIR, 2018)