Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Kontestasi Pilgub di Aceh meninggalkan catatan penting dalam proses demokrasi.
Setelah GAM menyatakan sikap untuk berdamai dengan pemerintah RI melalui
nota kesepahaman MoU Helsinki untuk kemudian direalisasikannya butir-butir
yang tertuang dalam MoU helsinki tersebut sebagai langkah konkrit komitmen
perjanjian damai oleh pemerintah RI dan GAM. Langkah ini untuk selanjutnya
diterjemahkan dengan dibentuknya AMM sebagai medium bagi GAM untuk
bersalin format menjadi masyarakat sipil. Dari mulanya perjuangan berbasis
senjata berubah menjadi perjuangan berbasis politik elektoral, tentunya hal
tersebut juga tidak terlepas dari keistimewaan-keistimewaan khusus yang di dapat
oleh Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA). sebagai legalitas kekuatan hukum nota kesepahaman
tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan pertama kalinya jalur
independent/perseorangan dalam kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia, serta
hadirnya Partai Politik Lokal yang diakui secara konstitusi yang sebelumnya
belum pernah ada di Indonesia, hal ini menjadi catatan penting pada proses
demokratisasi di Indonesia dan Aceh menjadi role modelnya. Kehadiran Partai
Aceh juga menjadi katalisator bagi eks kombatan dalam mewujudkan cita-cita
politik yang terbentuk pada era konflik. Namun belakangan lahirlah Partai
Nanggroe Aceh (PNA) yang juga besutan eks kombatan. Dan seiring waktu
terjadi persaingan sengit antara PA dan PNA. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apa yang mendasari terbentuknya PNA dan untuk mengetahui
Problematika apa yang dihadapi PNA selama proses transisi. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui
penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan.
Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-
dokumen, buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
yang mendasari eks GAM membentuk Partai Nanggroe Aceh adalah karena faktor
ketidakpuasan yang di alami Irwandi dkk. Hal ini di akibatkan karena tidak
diusungnya Irwandi Yusuf oleh Partai Aceh pada Pilgub 2012 dan gagalnya
Irwandi Yusuf pada Pilgub 2012 melalui jalur independen. Kemudian
problematika yang dihadapi PNA dalam proses transisi adalah karena adanya
sentimen yang dibangun di masyarakat tentang citra Irwandi dan eks GAM yang
berafiliasi kepada Irwandi sebagai seorang penghianat, sehingga berimbas
menjelang pemilu pertama PNA pada Pileg 2014 dengan banyak ditemuinya
intimidasi fisik dan nonfisik terhadap kader PNA. Sehingga PNA dianggap partai
lokal yang tidak aman untuk dimasuki.
Kata Kunci : PNA, Transisi, eks GAM, Parlok, Aceh

Tidak Tersedia Deskripsi