Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK, JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH TAHUN 2015-2017)
Pengarang
M RIDWAN - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1401103010073
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan daerah, temuan audit BPK, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2015-2017. Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dengan 69 sampel dari laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2015-2017. Variabel independen yang dikaji dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan daerah, temuan audit BPK, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif. Sedangkan variabel dependen adalah tingkat pengungkapan LKPD. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan alat uji SPSS. Hasil penelitian menunjukkan variabel tingkat ketergantungan daerah, temuan audit BPK, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Secara parsial tingkat ketergantungan daerah dan jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sementara temuan audit BPK dan ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
Kata Kunci: Tingkat pengungkapan LKPD, tingkat ketergantungan daerah, temuan audit BPK, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH, PENERIMAAN DARI PEMERINTAH PUSAT, UKURAN LEGISLATIF, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH) (M ZAHRUL FUADI, 2019)
DETERMINAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017 (ALFI SYAHRIN, 2019)
PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH) (Fajar Mufti, 2023)
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PUSAT, BELANJA DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022) (MELDHATUL MAIRA, 2024)
PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (RAFIKA AULIA, 2020)