Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
Pengarang
AFZALUL ZIKRI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1601003020014
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan (D3) / PDDIKTI : 62402
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
RINGKASAN
Kanwil DJP (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak) Aceh yang beralamat di Jl. T. Chik Di Tiro, Peuniti Banda Aceh. Kanwil DJP Aceh merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang perpajakan yang bertujuan untuk menangani masalah pajak dan memegang peranan penting dalam penerimaan pendapatan negara.
Pada dasarnya tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang perpajakan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan penyelesaiaanya terhadap WP. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, wawancara, dan observasi.
Mekanisme Pemeriksaan pada Kanwil DJP Aceh dilakukan dengan 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor DJP, dimana petugas pemeriksa sudah mengirim surat panggilan kepada wajib pajak untuk datang langsung dan meminjamkan langsung dokumen, buku, catatan-catatan yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha, tempat pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang di anggap perlu oleh pemeriksa pajak.
Penyelesaian dan Menghentikan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Aceh terhadap wajib pajak yaitu dengan membuat LHP SUMIR sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak dan STP. Selanjutnya akan di serahkan kepada KPP Pratama untuk ditindak lanjuti. Pemeriksaan dan Penyelesaian terhadap Wajib Pajak Badan Direktorat Jenderal Pajak Aceh telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. PMK tersebut telah disempurnakan di PMK Nomor 184/PMK.03/2015.
Tidak Tersedia Deskripsi
PROSEDUR PERMOHONAN INSENTIF PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK COVID-19 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK ACEH (Eres Selvi, 2021)
PROSEDUR PEMBUATAN EFIN UNTUK PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BANDA ACEH (PAULA ANDIKA, 2018)
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) RNPADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH (Noviana, 2022)
MEKANISME PELAPORAN SPT (SURAT PEMBERITAHUAN) TAHUNAN ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN PADA KPP PRATAMA MEULABOH (SARAH KURNIA SARI, 2019)
PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (ICHSAN ANDHIKA, 2018)