Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
REALISASI APBA TAHUN 2017 (STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2017)
Pengarang
Aulia Syafahri S - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1210103010087
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Abstrak
Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) memiliki peranan yang sangat
penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam
penetapan APBA akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan
di daerah. Proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kemudian
diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri no 13 tahun 2006 bahwa anggaran
pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah
dalam masa satu tahun anggaran dan ditetapkan paling lama satu bulan sebelum
tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Akkibat dari keterlambatan
penetapan APBA tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
menjadi tidak efektif dan efesien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memahami proses penyusunan dan belanja aceh (APBA) 2017 serta faktor dan
dampak yang menyebabkan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh (APBA) 2017. Penelitian menggunkan metode kualitatif melaui
kajian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwanya
dinamika politik yang terjadi selama proses penyusunan APBA, eksekutif
mendominasi kebijakan anggaran tahun 2017 dari pada DPR Aceh sehingga
usulan DPR Aceh tidak tertampung, serta terjadinya misskomunikasi antara
Pemerintah Aceh dan dpra hingga terjadi tolak tarik kepentingan. Keterlambatan
pengesahan APBA 2017 karena deadlock pembahasan karena tidak ada titik temu
kepentingan antara pihak Pemerintah Aceh dan DPRA, serta keluarnya Peraturan
Pemerintah no 18 2016 dimana konsekuensinya APBA tahun 2017 wajib
disesuaikan dengan susunan perangkat daerah yang baru, sehingga bergesernya
waktu pembahasan. Serta adanya wacana akan di peraturan Gubernur APBA 2017
yang menyebabkan miss komunikasi antara DPRA dan Pemerintah Aceh. Serta
dampak dari keterlambatan APBA yang mengakibatkan pembangunan tidak
berjalan maksimal dan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Aceh. Dan di
sarankan kepada pemerintah Aceh ke depan nya di harapkan membuka
komunikasi yang inten dengan DPR Aceh sehingga usulan program baik.
Kata kunci : Realisasi , Anggaran, Keterlambatan , Aceh
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS PROSES PENGANGGARAN APBA BERBASIS APLIKASI E-RENCANA (STUDI HUBUNGAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PADA KETERLAMBATAN APBA 2018) (MUHAMMAD RIDHO, 2021)
POLITIK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2016 ) (Zulfikar, 2018)
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRA TERHADAP KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET REALISASI APBA TAHUN ANGGARAN 2022 (SITI NURHALIZA IMRAN, 2023)
ANALISIS KETERLAMBATAN PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) TAHUN 2018 (Fitri Ani, 2020)
KOMUNIKASI POLITIK GUBERNUR ACEH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH-PERUBAHAN (APBA-P) TAHUN 2017-2018 (Ikbal Hilaluddin Zr, 2019)