HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL

HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH


Pengarang

Muhammad Irvan Hidayana - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1409200030046

Fakultas & Prodi

Fakultas / / PDDIKTI :

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA
DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH
Muhammad Irvan Hidayana
Iman Jauhari
Azhari Yahya

Abstrak
Salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya perkawinan adalah
memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa. Penentuan
orang yang mengasuh anak pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan
hakim. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu dan ada pula hak asuh
anak diberikan kepada ayah seperti putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Bna
(kepada ibu dan ayah), Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna (kepada ayah),
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2012/MS-Bna (kepada ayah), Putusan Nomor
225/Pdt.G/2009/MS-BNA (kepada ibu), Putusan Nomor 261/Pdt.G/2010/MSBNA

(kepada ibu). Padahal sebenarnya hak asuh anak yang belum mumayyiz
diberikan kepada ibu, tapi dalam putusan hakim memberikan hak asuh kepada
ayah.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam
menetapkan pengasuh untuk pengasuhan anak, menganalisis aspek yuridis
terhadap penetapan ibu atau ayah dalam putusan hakim serta Implikasi hukum
terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian.
Penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum primer berupa putusan
hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang diambil 5 putusan hakim sebagai
sampel penelitian. Lingkup kajiannya berupa pemberian hak asuh kepada ibu dan
ayah dari setiap putusan tersebut. Bahan hukum primer lainnya yang digunakan
yaitu UU No. 1 Tahun 1974, bahan hukum sekunder berupa putusan hakim dan
bahan hukum tersier berupa kamus dan eksiklopedia hukum. Penyajian data
dilakukan secara deskriptif dan metode analisis data secara kualitatif terhadap
data-data yang telah terkumpulkan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menetapkan
pengasuh anak pasca perceraian yaitu: adanya tuntutan dari penggugat/tergugat
(pemohon/termohon), melalui putusan verstek, demi kepentingan terbaik bagi
anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan
terbaik bagi anak, baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak
meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya. Konsekuensi hukum
terhadap penetapan pengasuh adalah adanya kewajiban dan tanggungjawab secara
sungguh-sungguh untuk mengasuh dan memeliharanya hingga dewasa.
Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuh anak tidak
hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin
kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar
menjadi kajian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan baru dan
disarankan kepada orangtua agar tidak memperebutkan hak asuh anak jikalau
tidak mampu mengasuhnya dengan baik.
Kata Kunci: Hak Asuh, Perceraian, Putusan Hakim

LEGAL GUARDIANSHIP AFTER PARENTS’ DIVORCE IN
THE SYARI’YAH COURT BANDA ACEH
Muhammad Irvan Hidayana
Iman Jauhari
Azhari Yahya

Abstract

One of the obligations of parents after marriage is to maintain, protect,
educate and bring up a child to adulthood. Determination of people who take care
of children after divorce is largely determined by judge's decision. Sometimes
child custody is given to a mother and once for a while to a father such as
decision Number 55 / Pdt.G / 2012 / Ms-Bna (to the mother and father), Decision
Number 65 / Pdt.G / 2011 / MS-Bna (to the father), Decision Number 66 / Pdt.G /
2012 / MS-Bna (to the father), Decision Number 225 / Pdt.G / 2009 / MS-BNA (to
the mother), Decision Number 261 / Pdt.G / 2010 / MS-BNA (to the mother).
This study aims to explain the judges' considerations in setting caregivers
for childcare, analyzing the juridical aspects of the determination of the mother or
father in the judge's decision and the legal consequences for the determination of
child custody after divorce.
This normative study utilizes primary legal material regulated under Law
No. 1 of 1974, secondary legal material in the form of judges' decisions and
tertiary legal materials in the form of dictionaries and legal encyclopedias. The
presentation of data is using descriptive analysis and the data analysis is utilizing
qualitative method.
The results of this study indicate that the consideration of the judge sets
the caregiver of the child after the divorce, namely: there is a demand from the
plaintiff / defendant (applicant / respondent), through the verstek decision, in
order the best decision for the kid. Determination as a caregiver does not
contradict with the prevailing laws and regulations while guaranteeing the best
interests of the child and both the mother and father have the right to take care of
the child even though the mother has the right to guard the kid. The legal
consequences of the caregiver's determination are that there is a genuine
obligation and responsibility to educate and maintain the kid to adulthood.
It is suggested to the judge that in deciding the child caregiver does not
only pays attention to the gender of the parent, but also guarantees the best
interest for the kid. It is also recommended to policy makers that this study
become as a reference in formulating new policies and recommended to parents
that should not be dissented for custody if they are not able to take care of child
properly.

Keywords: The custody, Divorce, Decicion

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK