Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya Pasal 34 Ayat 1 Undang -Undang
Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara”. Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai
makna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang
dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pada kenyataan dilapangan saat ini, Undang-Undang tersebut tidak berjalan sesuai
dengan apa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Di kota Banda Aceh yang
merupakan ibukota dari provinsi Aceh, kita dengan mudah menemukan para fakir
miskin yang mendapat penghasilan dari mengemis di jalanan, pusat keramaian,
warung kopi, lampu merah dan rumah ibadah. Tujuan penelitian ini adalah untuk
melihat strategi dan faktor penghambat yang dialami pemerintah kota Banda Aceh
dalam mengimplementasikan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di kota
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sumber
observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini,
strategi yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh adalah melakukan pembinaan,
pemberdayaan dan penanganan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sedangkan
faktor yang menjadi kendala pemerintah kota banda aceh adalah masih kurangnya
kesadaran masyarakat kota Banda Aceh, baik yang menjadi objek kebijakan maupun
masyarakat umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah telah melakukan
upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan fakir miskin dan anak terlantar di
kota Banda Aceh. kurangnya kesadaran beberapa pihak yang belum mengerti
bahwasanya permasalahan tersebut adalah tanggungjawab bersama masih menjadi
kendala.
Kata Kunci: Implementasi, Strategi, Fakir Miskin, Anak Terlantar.

Tidak Tersedia Deskripsi