Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA LANGSA
Pengarang
ADE MIRANDA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1510104010039
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Permukiman penduduk wilayah Kota Langsa yang semakin padat sejak 3 tahun terakhir membuat wilayah Kota Langsa ditetapkan sebagai salah satu daerah kumuh di Provinsi Aceh. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas permukiman kumuh serta pencegahan tumbuh kembangnya wilayah kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di Kota Langsa dan mengetahui peran dari pemerintah dalam penuntasan wilayah kumuh di Kota Langsa. Metode dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky, meliputi klasifikasi perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan. Hasil penelitian ini adalah pertama, implementasi kebijakan KOTAKU sudah dilaksanakan sejak 2016 hingga sekarang namun belum sepenuhnya merata di wilayah Kota Langsa, serta masih ditemukan adanya tahapan analisis yang belum di jalankan sepenuhnya. Kedua, Pemerintah Kota Langsa berperan aktif dengan merumuskan program KOTAKU dalam RPJM 2017-2022, serta ditemukan kendala Sumber Daya Manusia(SDM) dalam membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) sebagai kelompok yang menjalankan bentuk dari pelaksanaan program KOTAKU di desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Langsa serta pihak terkait belum sepenuhnya berhasil melakukan penanganan wilayah kumuh di Kota Langsa. Pemerintah harus melakukan perumusan yang matang berdasarkan data wilayah kumuh yang di data secara benar untuk memperoleh nilai tingkat kekumuhannya serta menetapkan wilayah kumuh dan melakukan pembinaan SDM dengan cara memberikan pelatihan hingga pengetahuan tentang prosedur kerja.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Tanpa Kumuh, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KECAMATAN KUTARAJA) (MUHAMMAD FIRHAN MAULANA, 2022)
PROSEDUR PENGADAAN ASET TETAP PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH (EL RAZAK RIZKI HAKIM, 2018)
UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH (YULI KHUSNIA, 2023)
STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI BANTARAN SUNGAI KRUENG DAROYRN(STUDI KASUS: GAMPONG SEUTUI KECAMATAN BAITURRAHMAN) (Winda Azura, 2025)
IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG JAWA, KECAMATAN KUTARAJA, KOTA BANDA ACEH) (IKA OKTAVIANI, 2021)