Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
KOMUNIKASI POLITIK GUBERNUR ACEH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH-PERUBAHAN (APBA-P) TAHUN 2017-2018
Pengarang
Ikbal Hilaluddin Zr - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1210103010112
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Aceh merupakan wilayah heterogen, daerah merupakan wilayah yang penuh
dengan hasil Sumber Daya Alam dan mineral terutama gas, minya bumi serta
hasil hutan dan lautan. Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia
yang mendapatkan status “Otonomi Khusus” pada tahun 2011 melalui UU No. 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Dalam proses menciptakan good governance pemerintah daerah maka pemerintah
harus berjalan dengan check and balances artinya harus ada keseimbangan antara
lembaga-lembaga pemerintah dan harus terjalinnya hubungan komunikasi yang
baik, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.
Permasalahan yang saat ini terjadi adalah proses penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh yang sama sekali belum menemukan titik terang
dari kedua belah pihak. Ketertarikan penulis melakukan penelitian anggaran
APBA Perubahan tahun 2017 karena adanya konflik politik antara Gubernur dan
DPR Aceh. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk
mengkaji penyebab konflik politik antara Gubernur Aceh dan DPRA dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan tahun 2017.
Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk komunikasi politik yang terjalin
antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam proses penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh-Perubahan (APBA-P) 2017 serta dampak
dari komunikasi politik yang terjalin antara legislatif dan eksekutif Aceh dengan
menggunakan teori komunikasi politik dan teori pemisahan kekuasaan (trias
politika). Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui kajian lapangan dan
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik yang terjadi
selama proses penyusunan APBA Perubahan tahun, adanya Miss Komunikasi
antara DPR Aceh dan Eksekutif sehingga menghambat proses tercapainya
realisasi APBA Perubahan tahun anggaran 2017, Bentuk komunikasi politik
antara Gubernur dengan DPRA dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh tahun 2017 melalui bentuk komunikasi personal dan bentuk
organisasi yang kegiatannya dilakukan melalui rapat paripurna dewan. Banggar
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh diharapkan dapat
melakukan komunikasi yang lebih intern sehingga usulan program-program baik
dari DPRA maupun Pemerintah Aceh dapat tertampung dalam APBA maupun
APBA Pebahan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
Kata Kunci : APBA Perubahan Tahun 2017, Miss Komunikasi antara Gubernur
Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Tidak Tersedia Deskripsi
REALISASI APBA TAHUN 2017 (STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2017) (Aulia Syafahri S, 2019)
ANALISIS KETERLAMBATAN PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) TAHUN 2018 (Fitri Ani, 2020)
FUNGSI BUDGETING PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRDRN(STUDI KASUS KETERLAMBATAN PEMBAHASAN APBA 2017) (Akmal Firdaus, 2023)
PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENTANG ANGGARAN, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH) ( Muhammad Nasir, 2017)
PENGARUH LATAR BELAKANG ANGGOTA DEWAN, PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN, DAN TRANSPARASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI ACEH) (MAGHFIRATUL IKRAM, 2021)