Electronic Theses and Dissertation

Abstrak. Gala merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi gala dan pihak penerima gala guna memenuhi kebutuhan akan uang dalam keadaan mendesak dalam kehidupan sehari hari. Ditengah maraknya praktik transaksi modern yang terjadi di Aceh, tetapi masyarakat Aceh belum terlepas dari sejarah adat yang pernah ada dimasa lampau yaitu terjadinya pelaksanaan sistem gala/gadai tanah miliknya untuk orang yang mempunyai modal yang kuat. Objek gala yang sering digunakan sebagai jaminan dalam praktek gala adalah objek dalam sektor pertanian, misalnya sawah dan lahan pertanian lainnya. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Aceh Besar dan kabupaten Pidie, maka besar sampel yang diambil adalah 90 orang yang terdiri dari 45 orang di Kabupaten Aceh Besar (penggala, penerima gala, dan tokoh masyarakat) dan 45 orang di Kabupaten Pidie (penggala, penerima gala, dan tokoh masyarakat). Tujuan penelitian ini untuk melakukan mapping dan klasifikasi praktek sistem “gala”, baik yang sesuai maupun yang bertentangan dengan konsep ekonomi syariah yang selama ini banyak dilakukan dalam masyarakat Aceh di sector pertanian, dan menginvestigasi model gala yang sesuai untuk digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan perspektif penggala, penerima gala, dan tokoh masyarakat. Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa praktik sistem gala yang dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie belum sesuai dengan syariah, Ketidaksesuaian dengan syariah yaitu dari segi batas waktu dan pencacatan (surat). Praktik gala yang dijalankan sebagian besar tidak ada batas waktu atau kepastian kapan hutang akan dilunasi/tebus. Kecenderungan model gala menurut prinsip syariah yang diinginkan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar cenderung menginginkan model gala iqar/rasmi untuk berlaku dan dijalankan oleh masyarakat baik di Kabupaten Aceh Besar maupun Kabupaten Pidie. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semata-mata ingin adanya kesadaran untuk saling membantu dan tidak ada yang memberatkan. Untuk model gala yang menurut perjanjian atau akad itu sendiri bahwa dalam masyarakat baik di kabupaten Aceh Besar maupun kabupaten Pidie tidak ada yang berlaku, karena pada saat melakukan akad masyrakat tidak ada menyebutkan ketiga hal tersebut. Namun ada sebagian masyarakat setelah beberapa lama melakukan praktik gala menyatakan bahwa ada penggala ingin mengelola objek galanya, maka penggala tersebut meminta izin kepada penerima gala, namun akan berlaku bagi hasil atau bayar sewa seperti perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian ini terjadi setelah melakukan praktik gala atau tidak disebutkan didalam akad. Sedangkan perspektif masyarakat dalam menginginkan model akad yang seharusnya berlaku dalam masyarakat adalah model al mudharabah. Karena model ini tidak ada yang memberatkan dan ada unsur saling bantu- membantu.

Tidak Tersedia Deskripsi