BIMA PRAKASA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2019 id Indonesia

Null

ABSTRAK M. ZUHRI, S.H., M.H. Demi menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara dan daerah berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan produk halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Penyelenggaraan JPH dilakukan oleh lembaga yang berwenang menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi salah satu tugas LPPOM MPU Aceh yaitu sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kota Banda Aceh serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti . Berdasarkan hasil penelitian, LPPOM MPU Aceh telah mengimplementasikan salah satu tugasnya yakni sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan di Kota Banda Aceh. Namun implementasi tugas tersebut masih belum optimal, dikarenakan LPPOM MPU Aceh masih kekurangan personel. Kekurangan personel tersebut menjadi kendala yang harus dihadapi LPPOM MPU Aceh dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masih banyak pelaku usaha di Kota Banda Aceh yang belum mengetahui mengenai kewajiban yang diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk. Di samping itu, penelitian juga menemukan masyarakat yang kurang peduli terhadap penyelenggaraan SJPH. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk menambah jumlah personel LPPOM MPU Aceh agar kinerja LPPOM MPU Aceh dapat berjalan secara optimal, terutama untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kota Banda Aceh. Sehingga Kota Banda Aceh dapat menjadi destinasi wisata halal terbaik di Indonesia bahkan di dunia. BIMA PRAKASA, 2019 TINJAUAN YURIDIS PASAL 12 HURUF C QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp., bibl., tabl. (vi, 5 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 63632 2019-09-18 16:22:47 2019-09-19 14:46:04 machine generated