Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Kebijakan yang megizinkan turis berbikini berupa himbauan dan tindakan oleh
Pemerintah Kota Sabang untuk memajukan ekonomi dan pariwisata. Kebijakan ini
melanggar Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 83 Tentang Kepariwisataan yang
mengatakan turis nusantara dan turis mancanegara wajib memakai pakaian sopan
sesuai syariat… Turis mancanegara yang datang berlibur ke Kota Sabang dalam
kenyataannya sering terlihat di pantai dengan berbikini. Berbikini di pantai tertentu
seperti di Pantai Iboih dan Sumur Tiga sudah menjadi pemandangan umum,
padahal Kota Sabang juga menganut syariat Islam. Pemerintah Kota Sabang dan
masyarakat juga membiarkan saja turis berbikini di daerah wisata. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan Pemerintah Kota
Sabang terhadap aturan berpakaian turis mancanegara yang berbikini di daerah
wisata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat di pesisir
pantai Iboih sebagai lokasi turis yang banyak berbikini. Untuk mengetahui dan
menjelaskan kebijakan pemerintah digunakan teori dari Thomas R Dye tentang
kebijakan, dan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat digunakan
teori dari James L Gibson tentang persepsi. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini deskriptif dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif.
Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan teknik
wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan yang
mengizinkan turis mancanegara berbikini bertujuan untuk menarik minat turis agar
berkunjung ke Kota Sabang dalam upaya pembangunan ekonomi dan pariwisata,
serta Pemerintah berencana membuat Peraturan Walikota yang akan mengatur
tempat khusus dan para turis bisa berbikini dan tidak mengganggu kenyamanan
umum namun kebijakan ini melanggar Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013
Tentang Pariwisata. Persepsi masyarakat 84% tidak setuju apabila kebijakan ini
diresmikan karena bisa merusak moral anak-anak dan masyarakat dan 64%
terhadap lokasi khusus bagi turis berbikini. Saran untuk Peraturan Walikota yang
mengizinkan turis berbikini diharapkan tidak dibuat karena persepi masyarakat
tidak setuju.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Kebebasan Turis Berpakaian, Perspektif
Syariat

ABSTRACT
Policies made in the form of appeals and actions by the Sabang City Government
to advance the economy and tourism. This policy violates Qanun Number 8 of 2013
Article 83 concerning Tourism which says that archipelago tourists and foreign
tourists are obliged to wear polite clothes according to the Shari'a…Foreign tourists
who come on holiday to Sabang in reality are often seen on the beach in bikinis.
Bikini in certain beaches such as in Iboih and Sumur Tiga Beaches has become a
common sight, even though Sabang City also adheres to Islamic law. Sabang City
Government and the community also just let tourists in bikini in tourist areas. The
purpose of this research is to find out and explain the Sabang City Government's
policy on the rules of dressing for foreign tourists who are wearing bikinis in tourist
areas. , and to find out and explain the perception of the people on the Iboih coast
as the location of tourists who wear a lot of bikini. To find out and explain
government policies used the theory of Thomas R Dye about policy, and to know
and explain people's perceptions used theories from James L Gibson about
perception. The method used in this research is descriptive with a mixture of
qualitative and quantitative approaches. Sources of data obtained from primary data
and secondary data with interview and questionnaire techniques. The results of this
study indicate a policy that permits foreign tourists in bikini aiming to attract
tourists to visit Sabang City in economic development and tourism efforts, and the
Government plans to make a Mayor Regulation that will regulate special places and
tourists can bikini and not disturb public comfort but the policy This violates the
Aceh Qanun Number 8 of 2013 article 83 concerning Tourism. Public perception
84% disagree if this policy is formalized because it can damage the morale of
children and the community and 64% of special locations for bikini-clad tourists.
Suggestions for a Mayor Regulation that allows tourists to wear bikinis are expected
not to be made because the public perception does not agree.
Keyword : Government Policy, Tourist Freedom to Dress, Sharia Perspective

Tidak Tersedia Deskripsi