RAFDI AL WAFI RAJA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2019 id Indonesia

Null

ABSTRAK Kebijakan yang megizinkan turis berbikini berupa himbauan dan tindakan oleh Pemerintah Kota Sabang untuk memajukan ekonomi dan pariwisata. Kebijakan ini melanggar Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 83 Tentang Kepariwisataan yang mengatakan turis nusantara dan turis mancanegara wajib memakai pakaian sopan sesuai syariat… Turis mancanegara yang datang berlibur ke Kota Sabang dalam kenyataannya sering terlihat di pantai dengan berbikini. Berbikini di pantai tertentu seperti di Pantai Iboih dan Sumur Tiga sudah menjadi pemandangan umum, padahal Kota Sabang juga menganut syariat Islam. Pemerintah Kota Sabang dan masyarakat juga membiarkan saja turis berbikini di daerah wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan Pemerintah Kota Sabang terhadap aturan berpakaian turis mancanegara yang berbikini di daerah wisata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat di pesisir pantai Iboih sebagai lokasi turis yang banyak berbikini. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan pemerintah digunakan teori dari Thomas R Dye tentang kebijakan, dan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat digunakan teori dari James L Gibson tentang persepsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan yang mengizinkan turis mancanegara berbikini bertujuan untuk menarik minat turis agar berkunjung ke Kota Sabang dalam upaya pembangunan ekonomi dan pariwisata, serta Pemerintah berencana membuat Peraturan Walikota yang akan mengatur tempat khusus dan para turis bisa berbikini dan tidak mengganggu kenyamanan umum namun kebijakan ini melanggar Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pariwisata. Persepsi masyarakat 84% tidak setuju apabila kebijakan ini diresmikan karena bisa merusak moral anak-anak dan masyarakat dan 64% terhadap lokasi khusus bagi turis berbikini. Saran untuk Peraturan Walikota yang mengizinkan turis berbikini diharapkan tidak dibuat karena persepi masyarakat tidak setuju. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Kebebasan Turis Berpakaian, Perspektif Syariat ABSTRACT Policies made in the form of appeals and actions by the Sabang City Government to advance the economy and tourism. This policy violates Qanun Number 8 of 2013 Article 83 concerning Tourism which says that archipelago tourists and foreign tourists are obliged to wear polite clothes according to the Shari'a…Foreign tourists who come on holiday to Sabang in reality are often seen on the beach in bikinis. Bikini in certain beaches such as in Iboih and Sumur Tiga Beaches has become a common sight, even though Sabang City also adheres to Islamic law. Sabang City Government and the community also just let tourists in bikini in tourist areas. The purpose of this research is to find out and explain the Sabang City Government's policy on the rules of dressing for foreign tourists who are wearing bikinis in tourist areas. , and to find out and explain the perception of the people on the Iboih coast as the location of tourists who wear a lot of bikini. To find out and explain government policies used the theory of Thomas R Dye about policy, and to know and explain people's perceptions used theories from James L Gibson about perception. The method used in this research is descriptive with a mixture of qualitative and quantitative approaches. Sources of data obtained from primary data and secondary data with interview and questionnaire techniques. The results of this study indicate a policy that permits foreign tourists in bikini aiming to attract tourists to visit Sabang City in economic development and tourism efforts, and the Government plans to make a Mayor Regulation that will regulate special places and tourists can bikini and not disturb public comfort but the policy This violates the Aceh Qanun Number 8 of 2013 article 83 concerning Tourism. Public perception 84% disagree if this policy is formalized because it can damage the morale of children and the community and 64% of special locations for bikini-clad tourists. Suggestions for a Mayor Regulation that allows tourists to wear bikinis are expected not to be made because the public perception does not agree. Keyword : Government Policy, Tourist Freedom to Dress, Sharia Perspective 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 63324 2019-09-17 12:04:13 2019-09-18 15:13:58 machine generated