Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Melva Ariani,
2019
TINDAK PIDANA MEMILIKI
NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS
GANJA YANG DILAKUKAN OLEH
PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI JANTHO
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 54) pp.,bibl.,tabl.
Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.
Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Namun kenyataannya, dalam 2 kasus
perempuan yang memiliki Narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Jantho hukuman yang dijatuhkan hakim relatif ringan..
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor perempuan
memiliki narkotika, pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan,
serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak
pidana perempuan memiliki narkotika.
Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan
mempelajari buku-buku, undang-undang, dan tulisan-tulisan yang berhubungan
dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk
memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab perempuan
memiliki narkotika ialah faktor ingin mendapatkan kekayaan lebih. Ajakan teman,
lingkungan, menyalahgunakan bagi diri sendiri, ekonomi. Pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan hukuman relatif ringan karena terdakwa belum pernah
dihukum, seorang ibu, berterus terang dalam persidangan, sangat menyesali
perbuatannya. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak
pidana memiliki narkotika ialah represif dan preventif. Upaya preventif dilakukan
dengan penyuluhan, pembinaan. Upaya represif dilakukan melalui proses
peradilan dan penjatuhan pidana
Diharapkan kepada Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika
Nasional (BNN) serta pihak kepolisian agar dapat memberantas habis tindak
pidana narkotika agar masyarakat di Indonesia terbebas dari bahayanya narkotika.
Para penegak hukum agar dapat selalu memberikan penyuluhan,bimbingan dan
arahan kepada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana
narkotika.

Tidak Tersedia Deskripsi