Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Iklima,
2019


Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(v, 62)., pp., bibl.,tabl.
(Nurhafifah, S.H., M.Hum)
Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Perpu Nomor 20 Tahun 1960, peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, meskipun telah banyak aturan tentang kepemilikan senjata api ilegal. Namun dalam kenyataannya, tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal tetap terjadi.
Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim sehingga proses penjatuhan hukuman kepada pelaku relatif ringan serta menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal.
Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Polresta, Kejaksaan Negeri Banda Aceh Akademisi dan tokoh masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library research) dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim kepada pelaku karena didasarkan atas perdamaian yang sudah dilakukan pelaku dan korban, pelaku selama persidangan dianggap sopan serta sebagai penanggung terhadap keluarganya. Proses ini kemudian menjadi pertimbangan hakim kepada pelaku bahwa proses perdamaian yang sudah dilakukan menjadikan hukuman yang diputuskan hakim terhadap pelaku relatif ringan. Sedangkan upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal harus memberlakukan aturan yang ketat dengan cara melakukan pemeriksaan di setiap jalur darat, laut maupun udara. Selain itu, upaya penanggulangan lainnya membatasi setiap warga sipil yang hendak mengurusi izin penggunaan senjata api, hal ini untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian senjata api.
Hendaknya Pemerintah harus mengawal secara ketat setiap warga sipil yang hendak mengurus surat izin pemakaian senjata api, karena hal ini bisa saja warga tersebut dapat melakukan penyalahgunaan pemakaian senjata api.

Tidak Tersedia Deskripsi