Electronic Theses and Dissertation

Abstrak
Muhammad Faqih,
(2019)
Tindak Pidana Pengangkutan Ikan Yang Tidak
Memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan
(SIKPI) (Suatu Penelitian di Satuan Polisi
Perairan Polres Pidie) Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala
(v, 63) pp.,bibl.,tabl.
M. Iqbal , S.H, M.H
Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Setiap orang yang
memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia
di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. Meskipun telah diancam dengan hukuman
pemanfaatan hasil laut banyak terjadi penyimpangan -penyimpangan yang
dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu demi keuntungan dan
kepentingan pribadi masing-masing, kenyataannya masih banyak ditemukan
Nakhkoda atau pemilik kapal yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan
Ikan di Kabupaten Pidie Jaya.
Penulisan skripsi ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab dilakukannya
tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal
pengangkutan ikan SIKPI, hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan oleh
polisi perairan terhadap pelaku pengangkutan ikan yang tidak memiliki sikpi dan
upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan ikan yang tidak
memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI.
Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari
buku-buku dan Undang-Undang. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk
memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak
pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan
SIKPI kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi para pemilik kapal dalam
melakukan pengangkutan ikan dan faktor pelayanan yang masih kurang.
Hambatan yang ditemui ialah Para Pemilik Kapal tidak mau memberikan
informasi yang jelas, Akses ke lokasi tempat bersandarnya kapal yang sangat
susah, lokasi Polres Pidie yang jauh dari tempat penelitian terhadap pemilik kapal
yang tidak memiliki SIKPI. Upaya yang dilakukan . Upaya yang dilakukan
SATPOLAIR Polres Pidie dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie
Jaya untuk menanggulangi secara pre-emtif, preventif dan represif dengan aktif
mengadakan sosialisasi atau penyuluhan aturan perikanan, dan patroli rutin.
Diharapkan kepada SATPOLAIR Polres Pidie aktif dan maksimal dalam
melakukan upaya penanggulangan secara pre-emtif, preventif dan represif. dan
diharapkan kepada pemilik kapal agar peduli dengan status hukum, sosialisasi dan
penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas kelautan
dan perikanan.

Tidak Tersedia Deskripsi