Electronic Theses and Dissertation

PENERAPAN SISTEM KONSTITUTIF DALAM PENDAFTARAN MEREK PADA USAHA KECIL DI ACEH

Said Ahmad Alatas
Sanusi
Ilyas
ABSTRAK
Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil dalam suatu pasar, baik barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UUM IG) menyatakan bahwa, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberi oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, namun para pelaku usaha kecil di Aceh masih banyak yang tidak mendaftarkan merek mereka. alasan dan kendala sendiri dalam pendaftaran merek berdasarkan sistem konstitutif ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mendaftarkan dan tidak mendaftarkan merek berdasarkan UUM IG pada usaha kecil di Aceh, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban mendaftarkan merek untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan UUM IG pada pengusaha kecil di Aceh, dan praktik penyelesaian sengketa merek terdaftar dan tidak terdaftar pada usaha kecil di Aceh.
Penelitian tesis ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Sampel yang digunakan purposive sampling. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alasan pengusaha kecil di Aceh mendaftarkan mereknya karena telah memahami pentingnya merek dalam kegiatan usahanya, dapat memberi kepastian hukum bagi pemegang merek, dan memberi profesionalitas produk kepada konsumen. Alasam tidak mendaftarkan merek dikarenakan pelaku usaha beranggapan sengketa merek jarang terjadi, pemasaran produk masih lokal, kurangnya pengetahuan tentang merek, masa pendaftaran merek yang terlalu lama dan biaya pendaftaran merek yang mahal. Kendala dalam mendaftarkan merek anatara lain, faktor masyarakat, masyarakat disini diartikan sebagai para pelaku usaha yang memilki merek tidak terkenal namun tidak didaftarkan, faktor pegawai pemerintah, dalam konteks ini penyelenggara pendafatran merek yaitu kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya sebuah merek baik dalam perdagangan maupun perlindungan hukum kepada pelaku usaha. Sedangkan praktik penyelesaian sengketa merek bagi pelaku usaha yang memiliki merek tidak didaftarkan penyelesaian merek yang dilakukan saat ini pelaku usaha menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah yang dianggap lebih efektif, sedangkan merek terdaftar melalui jalur litigasi.
Disarankan kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya agar mendaftarkannya sehingga mendapatkan kepastian hukum dan terhindar dari sengketa merek dan juga dari pelaku usaha yang beriktikat tidak baik. Disarankan kepada pemerintah agar memberi sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran merek dan proses dalam pendaftaran merek agar meningkat keinginan pelaku usaha untuk mendaftaran mereknya.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendaftaran Merek, Sistem Konstitutif.




















APPLICATION OF THE CONSTITUTIVE SYSTEM IN TRADE MARK REGISTRATION BY SMALL BUSINESS IN ACEH

Said Ahmad Alatas
Sanusi
Ilyas
ABSTRACT
Brands have the ability as a sign that can distinguish the outcome in a market, whether goods or services are similar or not similar. Article 1 figures of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications (hereinafter abbreviated to UUM IG) stating that, the rights to the brand are exclusive rights granted by the State to the registered brand owner for a period of time Using the brand or giving permission to other parties to use it. Small businesses in Aceh are still many who do not register their brands. The with reasons and constraints in registering the brand based on this constituent system.
This research aims to know and explain the reasons for registering and not registering a brand based on the IG UUM on small businesses in Aceh, the constraints faced in carrying out the obligation to register the brand to obtain legal certainty Based on UUM IG on small entrepreneurs in Aceh, and the brand dispute resolution practices are registered and are not registered with small businesses in Aceh.
The study of this thesis is a type of empirical research by using legal sociological approaches. The data used is primary data and secondary data. Data collection using interview techniques. Samples used purposive sampling. Further data is processed and analyzed in a qualitative descriptive.
The results showed that the reason that small entrepreneurs in Aceh registered its brand because it has understood the importance of brands in its business activities, can provide legal certainty for brand holders, and give the professionalism of products to consumers. Alasam does not register brands because businesses assume a rare brand dispute, product marketing is still local, lack of knowledge about the brand, the long registration period of the brand and the cost of registering a brand is expensive. Constraints in registering other brands, community factors, community is interpreted as businesses that have a brand that is not well known but not registered, the factor of government employees, in the context of the organizers of brand registration The lack of socialization of the importance of a brand in both trade and legal protection to business actors. While the practice of brand dispute resolution for business actors who have a brand not registered brand resolution that is done at this time the business actors settle in a family or deliberation that is considered more effective, while the brand Registered through the litigation path.
It is recommended to businesses who have not registered their brand to register it so as to get legal certainty and avoid the disputes of brands and also from business actors who are not good. It is advisable for the government to provide socialization to the business people about the importance of brand registration and the process in brand registration in order to increase the desire of business actors to register. Advised to the parties involved in the unlisted brand dispute resolution practice in order to resolve the problem with a family attitude so that the completion process can be more effective and efficient and a short time to Get an agreement.
Keywords: implementation, trademark registration, constitutive system.

Tidak Tersedia Deskripsi