Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Dalam Hukum Islam setiap muamalah yang dibuat harus sesuai dengan
prinsip syariah dengan bersumber dari Al-Quran, Hadits dan ijtihad. Dalam
Hukum Perlindungan Konsumen juga diatur bahwa setiap akad tidak boleh
merugikan konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penggunaan klausula
baku pada Pegadaian Syariah tentunya harus berlandaskan pada hukum Islam dan
tidak melanggar dari aturan-aturan pasal yang terdapat dalam undang-undang
Perlindungan Konsumen, namun dalam kenyataannya isi dari akad Rahn yang
berbentuk klausula baku masih terdapat sejumlah problematika, diantaranya
adalah norma-norma dari isi klausula akad.
Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengetahui dan menjelaskan norma
yang terdapat dalam isi klausula akad Rahn yang dibenarkan menurut ketentuan
hukum Islam, Kedua, mengetahui dan menjelaskan norma yang terdapat dalam isi
klausula akad Rahn yang menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen,
Ketiga, mengetahui dan menjelaskan pentingnya keterlibatan Notaris dalam
perumusan isi klausula akad Rahn pada Pegadaian Syariah.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau
penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Penelitian ini juga menggunakan data primer berupa wawancara dengan
narasumber mengenai permasalahan penelitian. Data tersebut di susun dalam
bentuk naratif dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, beberapa isi klausula akad
Rahn pada Pegadaian Syariah mengandung syarat fasidnya suatu akad yang
menyebabkan tidak terpenuhinya syarat keabsahan akad. Kedua, beberapa isi
klausula akad Rahn pada Pegadaian syariah belum menjamin perlindungan hukum
terhadap konsumennya karena melanggar beberapa aturan pasal yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu pasal 4, pasal 7, pasal 18 ayat 1 huruf (d), pasal 18 ayat 1 huruf (f) , pasal 18
ayat 1 huruf (g) serta pasal pasal 18 ayat 2. Selain itu secara hukum Islam belum
terpenuhinya penjagaan terhadap lima hal tujuan pokok syariah yaitu agama (ad-
din), keturunan (an-nasl), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), dan harta (mal). Serta
klausula akad Rahn juga melanggar asas-asas akad atau transaksi dalam hukum
Islam. Ketiga, Perumusan klausula akad Rahn pada Pegadaian Syariah perlu
melibatkan Notaris yang memiliki kompetensi dan mengerti ketentuan yang
terdapat dalam akad-akad muamalat pada Hukum Islam termasuk tentang akad
Rahn untuk menjaga setiap ketentuan syara’ akad Rahn dapat terlaksana.
Penulis menyarankan kepada Pegadaian syariah untuk melakukan,
Pertama, Perumusan kembali terhadap klausula akad Rahn agar dapat sesuai
dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, Dalam Perumusan kembali terhadap
klausula akad Rahn pada Pegadaian Syariah mempertimbangkan pasal-pasal
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan konsumen agar tidak terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal
tersebut serta penyimpangan dari hukum Islam, Ketiga, Sebaiknya dalam
perumusan kembali ketentuan klausula baku dalam akad-akad muamalat pada
hukum Islam di Indonesia melibatkan Notaris yang telah mendapatkan sertifikasi
oleh DSN-MUI sehingga klausula baku yang dirumuskan tidak menyimpang dari
Hukum Islam serta terjaminnya perlindungan hukum terhadap konsumen.
Kata Kunci: Klausula Akad, Rahn, Hukum Islam, Hukum Perlindungan
Konsumen

Tidak Tersedia Deskripsi