Electronic Theses and Dissertation

PENGATURAN PELAKSANAAN PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA

Samsul Maidi

Darmawan

Mujibussalim
ABSTRAK

2


1
3
Gugatan sederhana atau disebut dengan small claim court, merupakan
suatu bentuk proses perkara perdata di pengadilan yang bersifat cepat, sederhana
dan biaya ringan. Pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk
memberikan solusi atau jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak
mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat, sederhana dan biaya yang
ringan. Kehadiran PERMA Nomor 2 Tahun 2015 merupakan implementasi dari
asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan bagi para pencari keadilan dengan
proses pemeriksaan dan pembuktian yang sederhana sehingga tidak memerlukan
waktu lama dan berlarut-larut. Namun, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tersebut
tidak mengatur tentang pelaksanaan putusan gugatan sederhana, sehingga harus
mengacu pada ketentuan Pasal 196 HIR/207 R.Bg yang mengatur tentang
pelaksanaan putusan.
Penelitian dan pengkajian ini bertujuan menjelaskan bagaimana
pengaturan dan tata cara penyelesaian perkara Gugatan Sederhana pada
Pengadilan Negeri, apakah faktor yang menjadi kendala hukum dalam
pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri,
bagaimanakah prosedur hukum yang harus ditempuh apabila putusan Gugatan
Sederhana tidak dijalankan secara sukarela.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum
yuridis normatif, yang menitik beratkan pada penelitian data kepustakaan atau
yang disebut data skunder, serta melihat peraturan perundang-undangan yang
terkait dan putusan-putusan pengadilan. Teknik yang digunakan dalam
pegumpulan data berupa studi dokumen, kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan secara preskriptif terhadap
norma hukum yang mengatur tentang pelaksanaan putusan gugatan sederhana
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, PERMA Nomor 2 Tahun 2015,
tidak mengatur secara implisit dan tegas mengenai aturan hukum terhadap
pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara Gugatan Sederhana yang telah
berkekuatan hukum tetap, sehingga ditemukan kendala hukum dalam pelaksanaan
Putusan Gugatan Sederhana apabila pihak yang kalah tidak bersedia untuk
melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga jalan yang harus ditempuh oleh
pihak yang menang yaitu mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan di
tempat perkara Gugatan Sederhan diajukan dengan mengacu pada prosedur atau
ketentuan eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku umum
seperti layaknya proses pelaksanaan eksekusi perkara perdata biasa, Prosedur ini
tentunya harus mengorbankan banyak waktu, biaya serta tenaga yang tentunya
sangat kontroversial dengan asas-asas, atau prisip-prinsip keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum yang ingin diwujudkan oleh PERMA nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Hendaknya dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, juga mengatur secara
khusus terhadap pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana yang berbeda dengan
pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata biasa agar tercapainya tujuan untuk
mewujudkan kesederhanaan dalam gugatan sederhana. Selanjutnya mengingat
minimnya nilai kerugian materil yang diperjuangkan oleh para pihak, dan jika
pada saat mengajukan permohonan eksekusi ternyata harus mengeluarkan biaya
proses yang berjumlah besar tentunya perjuangan tersebut menjadi sia-sia. oleh
karena itu perlu adanya aturan hukum yang jelas yang sifatnya memaksa agar hakhak

pihak yang dirugikan dapat dikembalikan seperti keadaan semula, demi
terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat
pencari keadilan sehingga dapat merasakan langsung manfaat terhadap aturan
hukum yang diciptakan.selanjutnya disarankan, sebelum adanya ketentuan khusus
terhadap pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) kepada
pihak yang berperkara, selain dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan
melalui ketentuan hukum acara perdata biasa, hendaknya dapat menempuh upaya
mediasi diluar pengadilan sehingga terjadilah negosiasi dan kesepakatan bersama
untuk menyelesaikan sengketa, dengan demikian akan memperkecil pengeluaran
biaya, waktu, dan tenaga dalam pelaksanaan putusan gugatan sederhana.

Kata kunci: Pengaturan, Pelaksanaan, Putusan, Gugatan Sederhana.





1
2
3
Mahasiswa
Ketua Komisi Pembimbing
Anggota Komisi Pembimbing


THE ARRANGEMENT ON IMPLEMENTATION OF THE DECISIONS OF
SMALL CLAIM COURT

Samsul Maidi

Darmawan

Mujibussalim
ii


i
iii
ABSTRACT

Simple Lawsuit, called a small claim court, is a form of civil court
proceedings in the court that is fast, simple and low-cost. The regulation about
simple lawsuit can be seen in Supreme Court Regulation of The Republic of
Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple
Lawsuit. The regulation was issued to provide solutions or answers for justice
seekers who want to file a lawsuit with a fast, simple and low-cost settlement. The
existence of PERMA Number 2 of 2015 is the implementation of the principle of
simple justice, fast, low-cost for the justice seekers with a simple process of
investigation and verification so that it does not take long time and protracted.
However, PERMA No. 2 of 2015 does not regulate about the implementation of
decision of simple lawsuit so that it must refer to the provisions of Article 196 HIR
/ 207 R.Bg which regulates about the implementation of decisions.
This research and study aims to describe how the arrangements and
procedures for resolving the case of Simple Lawsuits in District Court of Sigli,
and what are the factors that become the legal constraints in the implementation
of decisions of Simple lawsuit in District Court, as well as how is legal
procedures that must be taken if the decision of simple lawsuit is not carried out
voluntarily.
The research method used is legal research method of juridical-normative,
which focuses on the research of library data or what is called as secondary data
and looking at the relevant legislation as well as court decisions. The technique
used in data collection is in the form of document studies, then analyzed using
qualitative methods by prescriptively describing the legal norms that govern the
implementation of the decisions of simple lawsuit.
The results of this study indicate that PERMA No. 2 of 2015 does not
implicitly and firmly regulate the legal rules regarding the implementation of
Court Decisions in Simple Lawsuit case that has permanent legal force, so that
the legal obstacles in the implementation of Decisions of Simple Lawsuit are
found if the losing party is not willing to implement the decision voluntarily, thus
the way that must be taken by the winning party is to submit the request for
execution to the court at the place where the Simple Lawsuit was filed by referring
to the procedures or conditions of execution set out in Civil Procedure Law that
generally applies. Similar with the process of carrying out ordinary civil case
executions, this procedure certainly has to sacrifice a lot of time, money and
energy which is certainly very controversial with the basis or principles of justice,
expediency and legal certainty that are wanted to be realized by PERMA No. 2 of
2015 on the Procedures for the Settlement of Simple Lawsuit.
It is suggested that in PERMA No. 2 of 2015 should also specifically
regulates the implementation of simple lawsuit decisions that are different from
the implementation of execution in ordinary civil cases in order to achieve the
objective of realizing the simplicity in a simple lawsuit. Furthermore, by
considering the minimal value of the material losses suffered by the parties, and if
at the time of submitting an application for execution it turns out that it has to
incur a large amount of budget in its process, then of course the struggle will be
in vain. Therefore, it is necessary to have clear legal rules that are forced in order
to bring the rights of the injured party back to their previous condition, to realize
the justice, legal certainty and expediency for justice seeker community so that
they can directly feel the benefit from the created legal rules. Furthermore, it is
recommended that before the existence of special provisions regarding the
implementation of a Small Claim Court decision for litigants, besides being able
to submit a request for the implementation of the decision through the provisions
of ordinary civil procedure law, it should be able to take mediation efforts outside
the court so that negotiations and collective agreements occur to resolve the
dispute, thus it will reduce the expenditure of cost, time, and energy in the
implementation of simple lawsuit decision.
Keywords: Arrangements, Implementation, Decision, Simple Lawsuit.


i
Student
ii
Chief of Supervising Commission
iii
Member of Supervising Commisssion

Tidak Tersedia Deskripsi