SAMSUL MAIDI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2019 id Indonesia

Null

PENGATURAN PELAKSANAAN PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA Samsul Maidi Darmawan Mujibussalim ABSTRAK 2 1 3 Gugatan sederhana atau disebut dengan small claim court, merupakan suatu bentuk proses perkara perdata di pengadilan yang bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk memberikan solusi atau jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Kehadiran PERMA Nomor 2 Tahun 2015 merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan bagi para pencari keadilan dengan proses pemeriksaan dan pembuktian yang sederhana sehingga tidak memerlukan waktu lama dan berlarut-larut. Namun, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tersebut tidak mengatur tentang pelaksanaan putusan gugatan sederhana, sehingga harus mengacu pada ketentuan Pasal 196 HIR/207 R.Bg yang mengatur tentang pelaksanaan putusan. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pengaturan dan tata cara penyelesaian perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri, apakah faktor yang menjadi kendala hukum dalam pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri, bagaimanakah prosedur hukum yang harus ditempuh apabila putusan Gugatan Sederhana tidak dijalankan secara sukarela. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang menitik beratkan pada penelitian data kepustakaan atau yang disebut data skunder, serta melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dan putusan-putusan pengadilan. Teknik yang digunakan dalam pegumpulan data berupa studi dokumen, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan secara preskriptif terhadap norma hukum yang mengatur tentang pelaksanaan putusan gugatan sederhana Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, PERMA Nomor 2 Tahun 2015, tidak mengatur secara implisit dan tegas mengenai aturan hukum terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara Gugatan Sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga ditemukan kendala hukum dalam pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana apabila pihak yang kalah tidak bersedia untuk melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga jalan yang harus ditempuh oleh pihak yang menang yaitu mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan di tempat perkara Gugatan Sederhan diajukan dengan mengacu pada prosedur atau ketentuan eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku umum seperti layaknya proses pelaksanaan eksekusi perkara perdata biasa, Prosedur ini tentunya harus mengorbankan banyak waktu, biaya serta tenaga yang tentunya sangat kontroversial dengan asas-asas, atau prisip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ingin diwujudkan oleh PERMA nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hendaknya dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, juga mengatur secara khusus terhadap pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana yang berbeda dengan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata biasa agar tercapainya tujuan untuk mewujudkan kesederhanaan dalam gugatan sederhana. Selanjutnya mengingat minimnya nilai kerugian materil yang diperjuangkan oleh para pihak, dan jika pada saat mengajukan permohonan eksekusi ternyata harus mengeluarkan biaya proses yang berjumlah besar tentunya perjuangan tersebut menjadi sia-sia. oleh karena itu perlu adanya aturan hukum yang jelas yang sifatnya memaksa agar hakhak pihak yang dirugikan dapat dikembalikan seperti keadaan semula, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan sehingga dapat merasakan langsung manfaat terhadap aturan hukum yang diciptakan.selanjutnya disarankan, sebelum adanya ketentuan khusus terhadap pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) kepada pihak yang berperkara, selain dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan melalui ketentuan hukum acara perdata biasa, hendaknya dapat menempuh upaya mediasi diluar pengadilan sehingga terjadilah negosiasi dan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa, dengan demikian akan memperkecil pengeluaran biaya, waktu, dan tenaga dalam pelaksanaan putusan gugatan sederhana. Kata kunci: Pengaturan, Pelaksanaan, Putusan, Gugatan Sederhana. 1 2 3 Mahasiswa Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing THE ARRANGEMENT ON IMPLEMENTATION OF THE DECISIONS OF SMALL CLAIM COURT Samsul Maidi Darmawan Mujibussalim ii i iii ABSTRACT Simple Lawsuit, called a small claim court, is a form of civil court proceedings in the court that is fast, simple and low-cost. The regulation about simple lawsuit can be seen in Supreme Court Regulation of The Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuit. The regulation was issued to provide solutions or answers for justice seekers who want to file a lawsuit with a fast, simple and low-cost settlement. The existence of PERMA Number 2 of 2015 is the implementation of the principle of simple justice, fast, low-cost for the justice seekers with a simple process of investigation and verification so that it does not take long time and protracted. However, PERMA No. 2 of 2015 does not regulate about the implementation of decision of simple lawsuit so that it must refer to the provisions of Article 196 HIR / 207 R.Bg which regulates about the implementation of decisions. This research and study aims to describe how the arrangements and procedures for resolving the case of Simple Lawsuits in District Court of Sigli, and what are the factors that become the legal constraints in the implementation of decisions of Simple lawsuit in District Court, as well as how is legal procedures that must be taken if the decision of simple lawsuit is not carried out voluntarily. The research method used is legal research method of juridical-normative, which focuses on the research of library data or what is called as secondary data and looking at the relevant legislation as well as court decisions. The technique used in data collection is in the form of document studies, then analyzed using qualitative methods by prescriptively describing the legal norms that govern the implementation of the decisions of simple lawsuit. The results of this study indicate that PERMA No. 2 of 2015 does not implicitly and firmly regulate the legal rules regarding the implementation of Court Decisions in Simple Lawsuit case that has permanent legal force, so that the legal obstacles in the implementation of Decisions of Simple Lawsuit are found if the losing party is not willing to implement the decision voluntarily, thus the way that must be taken by the winning party is to submit the request for execution to the court at the place where the Simple Lawsuit was filed by referring to the procedures or conditions of execution set out in Civil Procedure Law that generally applies. Similar with the process of carrying out ordinary civil case executions, this procedure certainly has to sacrifice a lot of time, money and energy which is certainly very controversial with the basis or principles of justice, expediency and legal certainty that are wanted to be realized by PERMA No. 2 of 2015 on the Procedures for the Settlement of Simple Lawsuit. It is suggested that in PERMA No. 2 of 2015 should also specifically regulates the implementation of simple lawsuit decisions that are different from the implementation of execution in ordinary civil cases in order to achieve the objective of realizing the simplicity in a simple lawsuit. Furthermore, by considering the minimal value of the material losses suffered by the parties, and if at the time of submitting an application for execution it turns out that it has to incur a large amount of budget in its process, then of course the struggle will be in vain. Therefore, it is necessary to have clear legal rules that are forced in order to bring the rights of the injured party back to their previous condition, to realize the justice, legal certainty and expediency for justice seeker community so that they can directly feel the benefit from the created legal rules. Furthermore, it is recommended that before the existence of special provisions regarding the implementation of a Small Claim Court decision for litigants, besides being able to submit a request for the implementation of the decision through the provisions of ordinary civil procedure law, it should be able to take mediation efforts outside the court so that negotiations and collective agreements occur to resolve the dispute, thus it will reduce the expenditure of cost, time, and energy in the implementation of simple lawsuit decision. Keywords: Arrangements, Implementation, Decision, Simple Lawsuit. i Student ii Chief of Supervising Commission iii Member of Supervising Commisssion 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 62172 2019-09-02 15:03:50 2019-09-02 15:14:12 machine generated