Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memberikan
kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta
pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat desa. Namun dalam implementasinya berbagai masalah timbu karena
pengelolaan Dana Kampung yang kurang baik di berbagai daerah, misalnya:
pengalokasian atau pembelanjaan Dana Kampung yang tidak tepat, penyerapan
anggran yang tidak maksimal, dan pertanggungjawaban penggunaan anggran yang
tidak akurat serta beberapa hal lain yang mengakibatkan pemenuhan hak -hak
masyarakat masih ada yang terkesampingkan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah pengelolaan Dana
Kampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas good
governance, menjelaskan konsekuensi hukum terhadap pengelolaan Dana Kampung
yang tidak sesuai dengan good governance, dan menjelaskan hambatan atau kendala
dalam pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Gayo Lues.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan guna memperoleh
data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan
perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori yang berkaitan dengan Dana
Kampung dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan untuk memperoleh data
primer dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai para responden dan
informan yang terkait.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengelolaan Dana Kampung belum
berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas Good
Governance, dilihat dari akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan tidak tertib dalam
menjalankan administrasi. Konsekuensi hukum dalam pengelolaan Dana Kampung,
Pemerintah menegaskan akan menindak tegas pemerintah Kampung, yang terbukti
melakukan penyelewengan berupa sanksi pemecatan. Hambatan yang dihadapi dalam
pengelolaan Dana Kampung, Pemerintah Kampung hanya sebagian yangberpendidikan SMA, dan bahkan ada yang SMP, sehingga Sumber Daya Manusia
yang terbatas dalam menjalankan administrasi.
Disarankan kepada pemerintah Kampung untuk mengelola keuangan
Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas
transaparan, akuntabilitas, partisipatif,
2
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran. Disarankan untuk menghindari korupsi yang pertama adalah dengan cara
pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),
Inspektoran, Kepolisian, Kejaksaan, Urang Tue (Badan Permusyawaratan Kampung),
dan pengawasan dari masyarakat itu sendiri yang menerima langsung manfaat Dana
Kampung sehingga tidak terjadi penyelewengan. Disarankan kepada Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
(DPMK) agar lebih banyak memberikan sosialiasi ataupun pelatihan kepada
Pemerintah Kampung dalam penguatan sumber daya manusia. Dan kepada
pendamping desa agar lebih aktif mempasilitasi pemerintah Kampung, sehingga
dapat mengatasi hambatan dalam pengelolaan keuangan Kampung.
Kata Kunci; Dana Kampung, Tata Kelola, Pemerintahan Yang Baik

Tidak Tersedia Deskripsi