Electronic Theses and Dissertation

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP BENDAHARA PEMERINTAH KHUSUSNYA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) YANG TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUTNYA KE KAS NEGARA

Ramadiyagus*
Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum **
Dr. Mohd. Din, S.H., M.H ***

ABSTRAK
Potensi pajak yang dapat dihimpun dari Bendahara Pemerintah sangatlah besar. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah termasuk juga untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak serta menyetornya ke Kas Negara dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang¬-undangan. Sanksi pidana bagi pemotong/pemungut pajak termasuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU KUP), namun dalam prakteknya masih terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dengan menggunakan aturan-aturan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Bendahara Pemerintah khususnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara; dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim menyatakan perkara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak disetorkan ke Kas Negara oleh Terdakwa yang merupakan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bireuen sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna tanggal 18 Januari 2017 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 05/PID.TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 22 Maret 2017.
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (data sekunder). Adapun analisis data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif-analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pada prinsipnya Bendahara Pemerintah khususnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara dipidana dengan ketentuan pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, kecuali terdapat adanya kesengajaan bahwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi (corak kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk)), maka perbuatan tersebut termasuk Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK; 2) Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Muslem Syamaun, S.Sos Bin Syamaun yang merupakan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bireuen telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menjelaskan alasan hukum mengapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya tersebut ke Kas Negara bukan perkara Tindak Pidana Perpajakan, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga memenuhi unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.
Direkomendasikan bahwa : 1) Pihak Direktur Jenderal Pajak (DJP), Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung RI perlu melakukan sosialisasi untuk menyatukan pemahaman kepada Penyidik Pajak, Penyidik Polri, Jaksa dan Hakim terkait ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Bendahara Pemerintah khususnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara, sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan aturan hukum. 2) Majelis Hakim dalam putusannya perlu menjelaskan alasan hukum mengapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muslem Syamaun, S.Sos Bin Syamaun yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya tersebut ke Kas Negara bukan perkara Tindak Pidana Perpajakan, melainkan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perpajakan, Kesengajaan

CRIMINAL SANCTION IMPOSITION TOWARDS A GOVERNMENTAL EXCHEQUER IN PARTICULAR A MANDATORY REGIONAL GENERAL EXCHEQUER WHO DOES NOT TRANSFER COLLECTED TAXES TO THE STATE’S TREASURY

Ramadiyagus*
Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum **
Dr. Mohd. Din, S.H., M.H ***


ABSTRACT

There is a great potential for collecting taxes from a Governmental Exchequer. A mandatory regional general exchequer is an official which is empowered to act as regional general exchequer including for collecting taxes and transferring them to state’s treasury in certain time based on laws. Criminal sanction for tax collectors including the a mandatory regional general exchequer who does not transfer the taxes that have been collected to the state’s treasury has been incorporated in Article 39 (1) verse i of the Act Number 6, 1983 regarding General Regulation and Tax Procedure as has been amended with the Act Number 16, 2009 regarding the Imposition of the Government Regulation Replacing the Act Number 5, 2008 regarding the Fourth Change of the Act Number 6, 1983 on the General Regulation and the Tax procedure becoming the Act (later called as UU KUP), however in practice there are court decisions which is deciding criminal sanction by using criminal rule in the Act Number 31, 1999 regarding the Corruption Suppression as has been amended by the Act Number 20, 2001 on the Amendment of the Act Number 31, 1999 on the Corruption Suppression (later called as UU PTPK).
This research aims to know criminal legislations that should be imposed towards Official Exchequers especially A Mandatory Regional General Exchequer BUD) who are not transferring taxes that have been collected to the state’s treasury; and to explore the consideration of Judges in stating that the cases of Income Taxes’ Collections (PPh) and the Collection of Value Added Tax (PPN) that are not transferred to the state’s treasury by the Accused who are a Mandatory Regional General Exchequer of Bireuen District as the Corruption Case as the Decision of Corruption Court at the first Instance Court of Banda Aceh Number: 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna dated on 18 January 2017 which is then supported by the Appeal Court/Corruption High Court Decision of Banda Aceh Number: 05/PID.TIPIKOR/2017/PT.BNA dated on 22 March 2017.
Based on the problem and the aims of research, the research method applied in this research is normative legal research by case approach. The data are collected through library research (secondary data). The data analysis in tis normative legal research is using descriptive analysis.
The research shows that: 1) In principle the governmental exchequers especially Mandatory Regional General Exchequer (BUD) who is not transferring the tax that he has collected to the state’s treasury is the rule worded in Article 39 (1) verse i of the Act of KUP, unless there is an intention not to transfer the tax that has been collected with the aim of enriching/benefiting the exchequer it self/others/corporations (opzet als oogmerk), hence the commission is deemed as corruption as ruled and charged with Article 2 (1) and Article 3 of the Act of PTPK; 2) Judges decided that the accused Muslem Syamaun, S.Sos Bin Syamaun who is the Mandatory Regional General Exchequer (BUD) of Bireuen District has been proved has committed corruption that is by fulfilling the elements of crimes that are worded in Article 2 (1) UU PTPK, however in the consideration Judges did not elaborate legal reasons of why the commission done by the accused who are not transferring the tax that has been collected to the state’s treasury is not a Crime of Tax, as the crime committed by the accused has fulfilled crimes worded in Article 39 (1) verse i UU KUP.
It is recommended that: 1) the General Directorate of Taxation (DJP), the Police of the Republic of Indonesia, the Prosecution Office of the Republic of Indonesia and the Supreme Court of the Republic of Indonesia should conduct a campaign to unify understanding for either Tax Investigator, Police Investigator, Prosecutors and Judges in relation to criminal laws that should be imposed to a governmental exchequer in particular a Mandatory Regional General Exchequer (BUD) who are not transferring the tax that has been collected to the state’s treasury, hence there is no disparity in enforcing laws. 2) Judges in deciding should explain the legal reasoning why the commission of the accused Muslem Syamaun, S.Sos Bin Syamaun who are not transferring the tax that has been collected to the state’s treasury is not a crime of the tax, instead of violating the Corruption Suppression Act.

Key words: Corruption, Tax Crime, and Intention

Tidak Tersedia Deskripsi