Electronic Theses and Dissertation

KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI
MENCURIGAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Teuku Ulya Murtadha. TM
i


Dahlan Ali

Mohd Din
??
???


ABSTRAK

?
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh
undang-undang. Notaris berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan
yang diawasi oleh PPATK dalam rangka pemberantasan tindak pidana
pencucian uang. Kewajiban mana yang melahirkan sedikit kewenangan
yang bersifat pasif bagi notaris sehingga dalam melaksanakan kewajiban
tersebut notaris tidak memiliki pegangan. Notaris dalam menjalankan
tugasnya tersebut sebagai pejabat umum, notaris seharusnya bersifat
independen atau mandiri serta tidak terikat oleh siapapun dan oleh instansi
apapun.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas dan norma hukum
yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi
mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi
notaris sebagai pejabat umum dan kewenangan notaris dalam Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana
sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kajian terhadap asas-asas dan normanorma
hukum

yaitu norma hukum yang tidak sejalan dengan norma lainnya
dan asas hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Data-data ini dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan notaris sebagai
pihak pelapor tidaklah mengganggu independensi notaris namun dalam
pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut notaris tidak diberikan
kewenangan yang memadai dan kewajiban-kewajiban tambahan tersebut
dianggap terlalu jauh bagi notaris untuk melaksanakannya.
Penetapan notaris sebagai pihak pelapor harus diikuti dengan
amandemen UUJN dan pemberian kewenangan yang jelas dan pasti.
sehingga notaris sebagai pejabat umum tidak dirugikan dengan perluasan
kewajiban itu.

Kata Kunci : Notaris, Kewajiban Melapor, Kewenangan

?
Mahasiswa
??
Pembimbing Utama
???
Pembimbing Pendamping

NOTARY OBLIGATION IN SUBMITTING REPORT OF SUSPICIOUS
TRANSACTION OVER MONEY LOUNDERING PREVENTION AND
IT'S ERADICATION.

Teuku Ulya Murtadha. TM

Dahlan Ali

Mohd Din
??
???


ABSTRACT

?
Notary is a public officer authorized to issue authentic act and
other authorities settled by law. The statute Number 8 year
2010 concerning Money Laundering Prevention and It's Eradication
obliged notary to send report of suspicious transaction supervised
by PPATK in doing so the case that may regard to money laundering. The
obligation that beget a few passive authorities to notary so that
to implement it notary has nowhere to stand on. Notary in performing it's
duty as a public officer, should be independent and not being tied up by
anyone and any institution.
The purpose of the research is to analyze the legal norm in
performing the obligation of reporting the suspicious transaction in
demanding notary service toward notary independency as a public officer,
notary's obligation generally and notary's authority based on Stipulation
Letter of Law and Human Right Minister Number 9 year 2017
The research is a normative-juridical which preceded by earlier
study over legal norm the norm that may not correspond to legal principle,
and other norms. Legal references include primer legal references,
secondary legal references and tertiary legal references. All of these data
analyzed qualitatively.
The output of research reveals that notary settlement as a reporter
party is not interrupting notary's independency however in realizing that
particular obligation notary has no sufficient authority and that obligation
partially considered as too far for notary to performed it.
Notary's determination as a reporter party must be followed by
amendment of Notary Post statute and clear, exact authority. So that notary
as public officer will cost nothing upon the authority extension.

Keywords: Notary, Obligation to Report, Authority




?
Postgraduate Student of Syiah Kuala Law Faculty
??
Chairman of Supervising Committe
???
Vice of Supervising Committe

Tidak Tersedia Deskripsi