Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
M. Ikram Aulia,
2018
TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN
MEMPERNIAGAKANKAN SATWA LIAR DILINDUNGI
JENIS TRENGGILING DI ACEH
(Suatu Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 55), pp., bibl. , tabl., app.
(Ida Keumala Jeumpa S.H., M.H.)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya disebut UU KSDAE, mengatur perlindungan
keanekaragam hayati bagi setiap satwa liar dilindungi. Pasal 21 ayat (2) UU KSDAE
menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,
menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Namun, dalam kenyataannya tindak
pidana tersebut terus saja terjadi.
Skripsi ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab , hambatan dalam penegakan
hukum, serta upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan dan
memperniagakan satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh. Untuk memperoleh
data dalam skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan.
Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menganalisis
peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tindak
pidana terhadap satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh. Penelitian lapangan
dilakukan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan penelitian ini
melalui wawancara dengan responden dan informan.
Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Menyimpan dan Memperniagakan
Satwa Liar Dilindungi Jenis Trenggiling di Aceh adalah karena banyaknya
permintaan serta tingginya harga jual terhadap satwa liar dilindungi khususnya
Trenggiling. Lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak
hukum, hingga rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan
hukum terhadap tindak pidana tersebut terus terjadi. Adapun upaya dalam penegakan
hukum terhadap tindak pidana tersebut adalah dengan cara meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, melakukan penyuluhan dan sosialisasi, serta meningkatkan
kerjasama antar lembaga penegak hukum terkait, dan organisasi non-pemerintah yang
bergerak di bidang pelestarian, perlindungan, serta konservasi terhadap satwa liar
dilindungi di Aceh.
Diharapkan pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat sudah
seharusnya dapat bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak
pidana menyimpan dan memperniagakan satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di
Aceh, dengan cara mengembangkan program pemantauan jangka panjang yang
kemudian diperbaharui setiap tiga tahun terhadap habitat, populasi, dan ekologi serta
meningkatnya ancaman terhadap Trenggiling, baik di dalam maupun diluar kawasan

Tidak Tersedia Deskripsi