Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PENERBITAN NPWP SECARA JABATAN TERHADAP WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH
Pengarang
TIARA TAMA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1601003020008
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan (D3) / PDDIKTI : 62402
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh selama 2 (dua) bulan yang terhitung sejak 11 Februari 2019 hingga 11 April 2019 dengan judul “Tata Cara Pemeriksaan Pajak atas Penerbitan NPWP secara Jabatan terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh”.
Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) untuk mengetahui bagaimana tata cara dari pemeriksaan dari awal hingga hasil akhir atas penerbitan NPWP secara jabatan yang memilik dampak atas penerbitan tersebut terhadap wajib pajak. Pengumpulan data yang penulis lakukan dari pengangkatan judul tersebut yaitu dengan metode pengamatan (Observation), dan wawancara (Interview).
Hasil akhir dari penulisan ini adalah penerbitan NPWP secara jabatan yang dilakukan oleh fiskus pajak, atas penerbitan NPWP tersebut fiskus berhak melakukan pemeriksaan kembali pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 5 (lima) tahun kebelakang sejak adanya perhitungan pajak terutang sebelum diterbitkan NPWP. Kemudian, selain menerbitkan NPWP secara jabatan dan Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh fiskus berhak mencabut atau menghapuskan NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif dari data yang ditemukan atau dimiliki dari pemeriksaan oleh fiskus pajak.
Berdasarkan hasil penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa Tata Cara Pemeriksaan Pajak atas Penerbitan NPWP secara Jabatan terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, telah dilaksanakan dengan baik dan profesional dimana pegawai pajak memiliki keahlian khusus dalam menangani pemeriksaan pajakdan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WP ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDA ACEH) (Nico Andhica, 2024)
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN REKENING WAJIB PAJAK YANG MASIH MEMILIKI UTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAPAK TUAN (Raudatul Adawiyah, 2021)
PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (ICHSAN ANDHIKA, 2018)
ANALISIS KINERJA PELAYANAN ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH (Nova Karlina, 2024)
MEKANISME PELAPORAN SPT OLEH WAJIB PAJAK YANG DIKENAKAN PPH FINAL ATAS UMKM BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA ACEH BESAR (MUHAMMAD RAIHAN FEBRIAN, 2019)